Redaksi: SINDITOnews.com
Jakarta, – Pakar Hukum Internasional sekaligus Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memerintahkan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota agar memastikan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban bencana dilakukan secara cepat, transparan, dan berstandar kemanusiaan.
Pernyataan ini disampaikan menyusul laporan dugaan penyalahgunaan anggaran huntara di Desa Rina Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Prof. Sutan menegaskan bahwa musibah bukanlah momentum untuk spekulasi politik atau penggelapan dana.
“Jangan biarkan pihak-pihak tak bertanggung jawab memperkaya diri di atas penderitaan rakyat yang sedang berduka,” ujarnya dalam keterangan pers dari Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Cijantung, Jakarta, Senin (13/4/26).
Ia meminta Bupati Bener Meriah segera mengambil tindakan sigap untuk memastikan huntara dibangun layak huni, sesuai kebutuhan dasar korban—bukan sekadar proyek fisik yang mengabaikan aspek kemanusiaan.
Prof. Sutan juga mengingatkan bahwa anggaran penanggulangan bencana bersifat sakral dan harus diawasi ketat oleh aparat pengawas, DPRD, serta masyarakat sipil. “Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci. Jika tidak, maka negara gagal melindungi warganya di saat paling rentan,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat segera mengevaluasi mekanisme distribusi bantuan bencana, termasuk penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan di daerah, agar keadilan dan kecepatan pertolongan benar-benar dirasakan oleh korban.
(Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H. — Pakar Hukum Internasional, Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS)
