SINDITOnews.com | Jakarta,– Pakar Hukum Internasional sekaligus Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi pelayanan rumah sakit umum daerah (RSUD) menyusul dugaan penolakan pasien di RSUD M. Ashari, Pemalang.
Menurut Prof. Sutan, praktik penolakan terhadap pasien—seperti yang dialami Sisono, suami seorang guru PNS—tidak sepatutnya terjadi di fasilitas kesehatan milik negara. “Ini menyangkut hak dasar warga negara atas layanan kesehatan yang layak dan nondiskriminatif,” tegasnya dalam keterangan pers di Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Cijantung, Jakarta, Sabtu (11/4).
Ia meminta Presiden memberikan instruksi langsung kepada seluruh kepala daerah—gubernur, bupati, dan wali kota—untuk memastikan RSUD memberikan pelayanan prima tanpa memandang status sosial pasien. Selain itu, dinas kesehatan diminta memperketat pengawasan terhadap manajemen rumah sakit.
Sebagai insentif perbaikan, Prof. Sutan mengusulkan pemberian penghargaan bagi fasilitas kesehatan—baik RSUD, rumah sakit swasta, klinik, maupun rumah bersalin—yang menunjukkan kinerja unggul dalam pelayanan. “Apresiasi berupa piagam atau pengakuan resmi bisa menjadi motivasi kuat untuk meningkatkan kualitas layanan,” ujarnya.
Meski mengakui sistem kesehatan nasional secara umum telah menunjukkan kemajuan, ia menekankan bahwa masih ada persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi agar keadilan layanan benar-benar dirasakan seluruh rakyat.
(Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H. — Pakar Hukum Internasional, Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS)
