Redaksi: SINDITOnews.com
GORONTALO UTARA – Gemerlap perayaan HUT ke-19 Kabupaten Gorontalo Utara menyedot perhatian publik. Namun di saat yang sama, dari Desa Papualangi, Kecamatan Tolinggula, muncul fakta yang berlawanan: warga membangun jalan secara swadaya karena perbaikan yang diharapkan belum juga terealisasi.
Aksi gotong royong ini bukan sekadar inisiatif, melainkan respons atas kebutuhan mendesak. Jalan yang menjadi akses utama aktivitas warga—terutama petani dan pekebun—disebut belum mendapat penanganan memadai, sehingga masyarakat memilih bergerak sendiri.
Unggahan warga di media sosial pada Sabtu (25/4/2026) memantik sorotan luas. Isinya menegaskan jarak antara kemeriahan seremoni dan kebutuhan dasar di lapangan.
“Kami bangun sendiri karena ini kebutuhan kami. Kalau menunggu, entah sampai kapan,” tulis seorang warga.
Di titik inilah pertanyaan publik menguat: ke mana arah prioritas anggaran daerah?
Saat energi dan pembiayaan terserap untuk kegiatan seremonial, kebutuhan infrastruktur dasar di tingkat desa justru disebut belum terpenuhi.
Warga bahkan menyiapkan baliho bernada kritik yang ditujukan kepada pejabat—mulai dari DPR, camat hingga kepala daerah—sebagai simbol kekecewaan. Di sisi lain, donasi publik dibuka untuk menutup kebutuhan material seperti pasir, semen, dan sirtu—sebuah kondisi yang dinilai banyak pihak tidak ideal jika dikaitkan dengan fungsi anggaran pemerintah.
Sekretaris DPC AKPERSI Gorontalo Utara, Rian Mohamad, menyebut fenomena ini sebagai sinyal yang tidak boleh diabaikan.
“Ini menjadi catatan penting. Ketika masyarakat harus menanggung sendiri kebutuhan dasar, berarti ada hal yang perlu dievaluasi dalam perencanaan dan prioritas pembangunan,” ujarnya.
Situasi di Papualangi menghadirkan kontras yang sulit dihindari: di satu sisi panggung perayaan berdiri megah, di sisi lain warga mengandalkan gotong royong untuk membangun akses jalan mereka sendiri. Bukan sekadar soal infrastruktur, tetapi juga soal arah kebijakan dan rasa keadilan pembangunan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Daerah Gorontalo Utara terkait kondisi tersebut. Redaksi membuka ruang klarifikasi untuk pihak terkait, termasuk penjelasan mengenai prioritas anggaran dan rencana penanganan infrastruktur di wilayah tersebut.
