REDAKSI: SINDITOnews.com
GORONTALO – Pernyataan Ketua DPW PPP Gorontalo, Ismet Mile, yang menyebut kasus dugaan korupsi sebagai “takdir Tuhan” menuai kritik keras dari berbagai kalangan.
Salah satunya datang dari Hermanto Lasagoli, Aktivis Pemerhati Kebijakan. yang menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin yang berpihak pada penegakan hukum dan moralitas publik.
“Jangan bawa-bawa takdir untuk menutupi persoalan hukum. Ini bukan soal langit, ini soal perbuatan manusia,” tegas Hermanto saat dimintai tanggapan, Sabtu (2/5/2026).
Menurutnya, narasi “takdir Tuhan” dalam konteks kasus dugaan korupsi justru berbahaya karena dapat mengaburkan batas antara kesalahan pribadi dan kehendak Ilahi.
“Kalau semua diserahkan pada takdir, lalu di mana letak tanggung jawab? Korupsi itu bukan jatuh dari langit, tapi lahir dari keputusan, dari keserakahan, atau paling tidak dari kelalaian,” ujarnya.
Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo terkait tunjangan komunikasi intensif (TKI), reses, dan operasional DPRD tahun 2022–2023 telah menetapkan mantan Ketua DPRD sebagai tersangka, dengan estimasi kerugian negara mencapai miliaran rupiah.
Hermanto menegaskan, dalam situasi seperti ini, publik justru menunggu sikap tegas dari para elit politik, bukan pernyataan yang dinilai normatif dan cenderung menghindar.
“Seorang ketua partai harus berdiri di depan, bukan berlindung di balik kalimat yang aman. Katakan dengan jelas: dukung penegakan hukum, dan nyatakan bahwa korupsi adalah pengkhianatan terhadap rakyat,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan narasi religius secara tidak tepat dapat menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
“Jangan sampai Tuhan dijadikan tameng untuk membungkus kesalahan manusia. Itu berbahaya secara moral,” tambahnya.
Lebih lanjut, Hermanto menilai pernyataan tersebut berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap komitmen partai politik dalam pemberantasan korupsi.
“elit saja sudah bicara seperti itu, publik bisa bertanya: apakah ini bentuk empati, atau justru bentuk pembiaran?” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak DPW PPP Gorontalo belum memberikan klarifikasi lanjutan atas kritik yang berkembang.
