REDAKSI: SINDITOnews.com
ACEH SINGKIL – Sorotan terhadap penyaluran bantuan sosial di Aceh Singkil kembali mencuat. Sejumlah warga, khususnya dari kalangan nelayan dan masyarakat berpenghasilan rendah, dilaporkan belum tersentuh program bantuan pemerintah.
Pakar hukum internasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH, menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah. Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja petugas dan sistem pendataan bantuan sosial.
“Program bantuan sudah banyak disiapkan negara, mulai dari PKH, BPNT, hingga BLT Dana Desa. Jika masih ada masyarakat miskin yang belum menerima, perlu ditelusuri di mana letak persoalannya,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (02/05/2026).
Menurutnya, sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) telah dirancang untuk memastikan bantuan tepat sasaran, khususnya bagi kelompok masyarakat di kategori desil 1 hingga 4 (sangat miskin hingga rentan miskin). Namun dalam praktiknya, akurasi data dan proses verifikasi di lapangan menjadi faktor krusial.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama instansi terkait, termasuk dinas sosial dan pendamping program, memiliki peran penting dalam memastikan validitas data serta distribusi bantuan berjalan adil dan transparan.
Selain itu, Prof. Sutan juga menyinggung pentingnya sinergi lintas sektor dalam menekan angka kemiskinan, termasuk percepatan realisasi program plasma perkebunan sebagaimana disampaikan Pemerintah Aceh.
“Daerah dengan potensi sumber daya besar seperti Aceh Singkil seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dibutuhkan kerja nyata, bukan sekadar kebijakan di atas kertas,” tegasnya.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait di daerah mengenai dugaan belum meratanya penyaluran bantuan tersebut. Media masih berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh penjelasan berimbang.
