SINDITOnews.com | Jakarta, 27 Oktober 2025 — Pakar Hukum Internasional dan Ekonom, Prof Dr KH Sutan Nasomal SH MH, mendesak Kementerian Kesehatan RI bersama Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk bersikap transparan dan terbuka kepada publik terkait kegiatan vaksinasi yang disebut “Vaksin Q” di SDN Menteng Atas 14, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Menurut Sutan Nasomal, keterbukaan informasi adalah kewajiban pemerintah agar masyarakat mengetahui manfaat dan tujuan program kesehatan secara jelas.
“Menkes RI bila memang melempar satu program kegiatan nasional untuk rakyat, harus mewanti-wanti aparatur di lapangan agar terbuka komunikasi dan informasinya kepada media. Rakyat berhak tahu manfaat dan kegunaannya secara nyata,” ujar Prof Sutan Nasomal saat diwawancarai di Markas Partai Oposisi Merdeka, Jakarta, Senin (27/10/2025).
Kegiatan vaksinasi “Vaksin Q” yang digelar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) pada Kamis (23/10/2025) lalu menuai pertanyaan publik.
Pasalnya, meski pihak sekolah sudah memberi izin peliputan, panitia kegiatan justru melarang wartawan masuk ke area sekolah. Tindakan itu menimbulkan dugaan pelanggaran terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena kegiatan publik yang melibatkan anak sekolah negeri seharusnya dapat diawasi media dan masyarakat.
Seorang dokter bernama Alex, yang turut dalam kegiatan tersebut, menyebutkan biaya Rp350.000 dikenakan untuk pemantauan hasil vaksinasi. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak FKUI, Dinkes DKI, maupun Kemenkes RI soal legalitas vaksin tersebut.
Prof Sutan Nasomal menegaskan bahwa kegiatan vaksinasi yang melibatkan anak-anak wajib dijalankan sesuai prosedur hukum dan etika publik.
“Orang tua berhak tahu dengan jelas tentang program vaksinasi yang melibatkan anak-anak mereka, apalagi di sekolah negeri,” tegasnya.
“Keterbukaan dan tanggung jawab dalam program kesehatan untuk anak-anak adalah hal wajib yang tidak bisa diabaikan. Pihak berwenang harus segera melakukan pengecekan dan memastikan kegiatan vaksinasi berjalan sesuai aturan yang berlaku,” pungkas Prof Sutan Nasomal — yang juga menjabat sebagai Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii, serta Pengasuh Ponpes ASS SAMA PLUS Jakarta.
