REDAKSI: SINDITOnews.com
ACEH SINGKIL – Konflik lahan antara masyarakat eks transmigrasi dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Singkil kembali menjadi sorotan. Sengketa yang telah berlangsung puluhan tahun ini dinilai belum menemukan titik terang, sementara masyarakat terdampak mengaku kehilangan akses atas lahan yang seharusnya menjadi sumber penghidupan mereka.
Pakar hukum internasional, Sutan Nasomal, mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah tegas. Ia meminta Prabowo Subianto selaku Presiden RI memerintahkan kementerian terkait, termasuk Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Transmigrasi, untuk menuntaskan persoalan tersebut secara adil dan transparan.
“Konflik ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Negara harus hadir memastikan hak masyarakat terlindungi dan ada kepastian hukum bagi semua pihak,” tegasnya, Sabtu (02/05/2026).
Sengketa ini melibatkan masyarakat Desa Srikayu dan Desa Pea Jambu, Kecamatan Singkohor, dengan pihak perusahaan yang disebut mengelola lahan perkebunan sawit. Berdasarkan keterangan warga dan tokoh masyarakat, lahan yang awalnya berstatus lahan usaha transmigrasi disebut pernah digunakan perusahaan melalui skema pinjam pakai sejak awal 1990-an.
Dalam dokumen lama yang diklaim masyarakat, terdapat kesepakatan bahwa lahan tersebut akan dikembalikan atau diganti. Namun hingga kini, warga menyatakan belum memperoleh kepastian terkait pengembalian maupun kompensasi atas lahan tersebut.
Muklis, perwakilan masyarakat, menyebut berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari penyampaian aspirasi hingga surat resmi ke pemerintah daerah. Namun, menurutnya, belum ada tindak lanjut konkret yang menghasilkan penyelesaian.
Hal senada disampaikan Kepala Desa Srikayu, Saipul Anwar, yang mengakui bahwa persoalan ini telah berlangsung lama dan terus diperjuangkan masyarakat, namun belum mencapai titik temu.
Menanggapi kondisi tersebut, Prof. Sutan menilai diperlukan langkah investigatif dan mediasi serius dari pemerintah agar konflik tidak terus berlarut dan menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.
Ia juga mengimbau pihak perusahaan untuk membuka ruang dialog dan mencari solusi terbaik bagi semua pihak.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak perusahaan yang disebut dalam sengketa ini belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang.
