LP.K-P-K: Jalan Pinogu Butuh Tindakan Nyata, Bukan FGD: “Pinogu Bukan Zona Mati”
SINDITOnews.com| Bone Bolango,— Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di Kantor DPRD Bone Bolango besok dinilai belum menyentuh akar persoalan akses jalan menuju Kecamatan Pinogu. Aktivis Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP.K-P-K), Yogis Monoarfa, menegaskan bahwa Pinogu tidak membutuhkan seremonial diskusi, melainkan bukti nyata dari pemerintah daerah.
“Puluhan tahun rakyat Pinogu menunggu jalan yang layak. Bukan janji, bukan lagi forum diskusi. Mereka hanya minta pemerintah hadir, bukan hadir di forum tapi hadir dengan bukti nyata,” tegas Yogis Monoarfa. Pada, Minggu (5/10/2025).
Menurutnya, akses menuju Pinogu yang selama ini disebut sebagai jalan darurat sudah digunakan masyarakat sejak lama, namun tidak pernah mendapatkan perhatian serius. Kondisinya jauh dari kata layak — jalan tanah, licin, berlumpur, bahkan hanya bisa dilalui kendaraan roda dua yang sudah dimodifikasi agar tidak kandas mesinnya.
“Kalau hanya FGD tanpa keputusan anggaran dan rencana kerja, itu hanya mengulang sejarah kebisuan pemerintah. Rakyat sudah terlalu sabar. Sudah saatnya DPRD dan Bupati Bone Bolango memutuskan langkah konkret,” ujarnya.
Yogis juga menyoroti alasan klasik pemerintah yang selalu berdalih melewati kawasan wilayah Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) sehingga pembangunan jalan memerlukan izin pusat.
Namun, katanya, pemerintah justru cepat merespons jika yang meminta adalah perusahaan tambang besar.
“Ketika PT Gorontalo Minerals meminta alih fungsi kawasan hutan, prosesnya cepat, izin keluar, rekomendasi pun ada. Tapi ketika rakyat minta jalan yang layak, semuanya diam dan saling lempar kewenangan. Ini bukti nyata ketimpangan kebijakan. Cepat untuk korporasi, lambat untuk rakyat,” tegasnya.
LP.K-P-K menilai bahwa keadilan ekologis dan hak mobilitas rakyat Pinogu harus dijamin oleh negara. Jalan yang layak bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal hak hidup dan hak kemanusiaan.
Selama ini masyarakat Pinogu harus menempuh perjalanan ber jam-jam, menembus jalan terjal dan berlumpur hanya untuk persoalan ekonomi atau mengantar warga sakit ke rumah sakit terdekat.
“Pinogu bukan zona mati. Di sana ada rakyat, ada anak-anak bangsa yang butuh pendidikan, butuh makan, butuh akses kesehatan. Kalau negara tidak bisa hadir, itu bukan karena hutan yang menghalangi, tapi karena kebijakan yang buta,” ujar Yogis menutup keterangannya.
Catatan Redaksi:
FGD di DPRD Bone Bolango besok dijadwalkan membahas rencana peningkatan akses jalan menuju Kecamatan Pinogu. Masyarakat berharap forum tersebut tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan menghasilkan rekomendasi resmi dan langkah konkret pemerintah daerah dalam APBD 2026.
