REDAKSI: SINDITOnews.com
Bandung — Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH meminta Presiden RI agar tidak sembarangan menyetujui apabila ada usulan pemberlakuan jalan provinsi berbayar di Jawa Barat. Menurutnya, kebijakan tersebut justru berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat.
“Jalan tol berbayar saja selama ini sudah cukup memberatkan masyarakat. Jangan sampai jalan provinsi juga dibuat berbayar karena akan semakin menekan rakyat kecil,” ujar Prof Sutan Nasomal di Jakarta, Kamis (14/5/2026).
Pernyataan itu disampaikan menanggapi munculnya wacana jalan provinsi berbayar di Jawa Barat yang ramai diperbincangkan publik.
Prof Sutan menilai kondisi ekonomi masyarakat saat ini belum sepenuhnya stabil. Daya beli di pasar tradisional disebut masih menurun, sementara harga kebutuhan pokok terus meningkat.
“Jangan sampai kebijakan baru malah menambah stres masyarakat. Banyak warga sedang kesulitan ekonomi, sehingga pemerintah daerah harus lebih fokus menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan publik harus mempertimbangkan dampak sosial dan kemanusiaan. Menurutnya, apabila jalan provinsi berbayar diterapkan, maka biaya distribusi barang akan ikut naik dan berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Kalau ongkos distribusi naik, harga barang pasti ikut naik. Dampaknya masyarakat kecil yang paling merasakan,” tegasnya.
Prof Sutan berharap pemerintah daerah lebih memprioritaskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, serta menjaga stabilitas sosial di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit.
“Sikap tegas Presiden RI yang benar-benar berpihak kepada rakyat sangat dinantikan masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya.
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH.
