Aktivis Siapkan Audiensi Dengan APH, Membangun Sinergitas Untuk Mendorong Pencegahan dan Berantas Korupsi Semua Sektor di Buol!
SINDITOnews.com | Buol – Rencana audiensi yang akan digelar Aktivis Pers yang juga merupakan Anggota Tim Khusus Komnas Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP.K-P-K), Fahrudin Biya (Didin) dan Abdul Rahman (Eman) bersama timnya, bakal menjadi ajang penting dalam membangun sinergitas dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Buol. (Selasa,19/8/2025)
Agenda ini tidak sekadar seremoni, melainkan langkah konkret untuk mendorong pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi di seluruh sektor pemerintahan. Fokus utama yang diangkat ialah proses lelang paket di Unit Layanan Pengadaan (ULP), yang selama ini kerap menuai sorotan karena rawan intervensi dan permainan tersembunyi.
“Pers punya fungsi kontrol sosial, sedangkan APH bertugas menegakkan hukum. Kalau dua instrumen ini bisa bersinergi sejak awal, maka potensi penyimpangan, terutama dalam pengadaan barang dan jasa, bisa dicegah sebelum merugikan negara,” tegas Didin Cs.
Mereka menilai, praktik korupsi tidak hanya terbatas pada satu titik, melainkan bisa merembes ke berbagai sektor, mulai dari pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, hingga distribusi anggaran pembangunan. Karena itu, upaya pencegahan harus menyeluruh dan berkelanjutan.
Didin Cs juga mengingatkan pentingnya ULP menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. “Jangan sampai ada keberpihakan atau praktik gelap yang merugikan negara. Kepercayaan publik harus dijaga lewat kerja yang bersih dan terbuka,” tambahnya.
Sebelumnya, sejumlah kalangan di Buol juga menyoroti proses tender proyek pemerintah daerah yang dinilai terindikasi ada permainan oknum yang diduga mengatur pemenang paket tertentu. Situasi ini memicu keresahan publik dan mendorong perlunya pengawasan bersama.
Langkah audiensi ini diharapkan bukan hanya memperkuat posisi pers sebagai kontrol, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi APH untuk membuka ruang pengawasan bersama masyarakat. Dengan begitu, Buol bisa terhindar dari jebakan korupsi sistemik yang selama ini menghantui banyak daerah. (Rd.SN)
