SINDITOnews.com| Jakarta, 23 Agustus 2025 – Keresahan masyarakat akibat kenaikan berbagai jenis pajak belakangan ini mendapat sorotan serius dari Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH., pakar hukum dan ekonomi sekaligus Ketua Umum Partai Oposisi Merdeka (POM).
Menurutnya, kebijakan kenaikan pajak, termasuk PBB dan pajak komoditas lainnya, terasa sangat membebani masyarakat di tengah kondisi daya beli yang masih lemah. “Seolah-olah 80 persen rakyat Indonesia dianggap sudah kaya raya, padahal faktanya sebagian besar masih berjuang untuk sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ungkap Prof. Sutan.
Ia menilai pemerintah dan DPR terlalu terburu-buru dalam merumuskan kebijakan tanpa kajian mendalam. Akibatnya, kebijakan pajak yang diterapkan justru menambah beban rakyat kecil, pelaku usaha, hingga industri. “Kekecewaan rakyat itu manusiawi. Jangan sampai pemerintah terlihat arogan dan menutup telinga dari keluhan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prof. Sutan juga mengkritisi DPR yang menurutnya lalai menjalankan fungsi kontrol. Padahal, gaji besar, fasilitas mewah, dan tunjangan yang diterima anggota dewan semuanya bersumber dari rakyat. “Layakkah para elit menikmati semua itu ketika rakyatnya justru kian sulit?,” ujarnya.
Ia pun menyerukan agar pemerintah pusat membatalkan rencana kenaikan gaji anggota DPR dan menteri, serta lebih memprioritaskan pemulihan ekonomi rakyat. “Presiden Prabowo tentu memahami keluhan masyarakat, dan semoga dapat mengambil langkah bijak agar rakyat kembali percaya bahwa pemerintah hadir untuk mereka,” pungkas Prof. Sutan.
Narasumber: Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH. Ketua Umum Partai Oposisi Merdeka (POM)
