Pakar Hukum Internasional Prof. Dr. Sutan Nasomal Soroti Program Makan Bergizi Gratis: Antara Manfaat dan Potensi Lahan Korupsi
SINDITOnews.com| Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang pemerintah sebagai salah satu proyek unggulan Asta Cita Presiden kini mulai menuai sorotan. Program yang awalnya disambut hangat oleh orang tua murid karena dinilai meringankan beban ekonomi, belakangan ini diwarnai persoalan di lapangan, termasuk dugaan kasus keracunan massal di kalangan pelajar sekolah dasar.
Kasus terbaru mencuat di salah satu SD negeri di Kecamatan Parakansalak, Kabupaten Sukabumi. Puluhan murid dilaporkan mengalami mual, muntah, hingga sakit perut usai menyantap makanan MBG yang disediakan melalui dapur penyedia. Peristiwa ini menimbulkan keresahan masyarakat, khususnya orang tua murid, terkait kualitas dan standar keamanan makanan yang seharusnya terjamin di bawah program pemerintah pusat.
Menanggapi hal ini, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH – pakar hukum internasional, ekonom, sekaligus Presiden Partai Oposisi Merdeka – menyampaikan kritik tajam.
“Pertama, ini menyangkut keselamatan anak-anak bangsa. Jangan sampai program yang diklaim untuk menyehatkan justru menjadi ancaman kesehatan. Kedua, kita harus awas apakah program ini benar-benar dijalankan dengan niat tulus, atau sekadar seremonial politik untuk menutupi kekurangan program Asta Cita Presiden,” tegasnya di Jakarta, Jumat (23/8/2025).
Prof. Sutan juga menyoroti potensi penyalahgunaan anggaran. Menurutnya, program berskala nasional dengan nilai triliunan rupiah sangat rawan menjadi lahan korupsi.
“Kita tahu praktik mafia anggaran di Indonesia. Jangan sampai uang rakyat yang seharusnya untuk gizi anak-anak malah masuk ke kantong pribadi segelintir orang,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya standar pengawasan ketat mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan. Dugaan keracunan, kata dia, bisa terjadi akibat lemahnya kontrol pemerintah.
“Kita bicara soal anak-anak. Masa depan bangsa dipertaruhkan di meja makan sekolah. Kalau pengawasan lemah, akibatnya fatal. Pemerintah tidak boleh main-main. Program ini harus transparan, akuntabel, dan berbasis kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik sesaat,” pungkasnya.
Kini, publik menunggu langkah konkret pemerintah dalam menindaklanjuti kasus keracunan sekaligus memperbaiki tata kelola program MBG. Pertanyaan yang menggantung: apakah program ini benar-benar berpihak pada anak-anak dan rakyat kecil, atau sekadar proyek mercusuar yang menyisakan masalah di lapangan. (Rd.SN)
