Nasdem Diminta Tidak Memelihara Kader yang Dinilai Menghambat Kemerdekaan Ekonomi Penambang Rakyat
SINDITOnews.com | GORONTALO — Desakan publik semakin mengeras terhadap Partai Nasdem menyusul sikap Ketua Komisi II Deprov Gorontalo, Mikson Yapanto, yang dinilai banyak pihak tidak menjawab kebutuhan penambang rakyat, bahkan dianggap mengusik ruang hidup mereka.
Kritik masyarakat kali ini bukan sekadar protes biasa—tetapi teriakan lantang yang meletup dari kawasan tambang, perkampungan, dan kantong ekonomi rakyat. Kamis, 27/11/2025.
Di pusat aktivitas penambang rakyat, suara keluhan berubah menjadi suara perlawanan:
“Jangan hambat kemerdekaan penambang rakyat! Jangan pelihara kader yang menghalangi nafkah kami!”
Itulah seruan yang menggema dari para pelaku pengolahan mineral di Bone Bolango, yang merasa langkah Komisi II tidak menghadirkan solusi, melainkan memberikan tekanan tanpa arah jelas.
Penambang : “Yang Dibutuhkan Legalitas, Bukan Kunjungan yang Mengusik”
Masyarakat menilai sidak dan kritik Komisi II terhadap aktivitas pertambangan rakyat dan pengolahan mineral hanya menghasilkan ketakutan baru, bukan kejelasan hukum. Padahal, penambang sudah lama meminta:
- Jalur legalisasi pengolahan mineral skala rakyat,
- Pembinaan teknis pengolahan yang aman,
- Regulasi yang memungkinkan mereka bekerja tanpa dikategorikan ilegal,
- Program yang mengatur tata cara produksi tanpa merugikan lingkungan.
Namun yang mereka dapat, menurut penambang, hanyalah teguran tanpa pendidikan, pemeriksaan tanpa pembinaan, dan sorotan tanpa solusi.
Nasdem Disorot, Mengapa Membiarkan Kader yang Dinilai Publik Mengganggu Nafas Ekonomi Penambang? Banyak tokoh masyarakat mempertanyakan sikap Partai Nasdem:
“Mengapa Pertai nyaman memelihara kader yang dinilai publik tidak memperjuangkan legalitas penambang rakyat?”
Kritik ini tidak diarahkan pada pribadi, melainkan pada sikap politik dan arah kebijakan yang muncul dari sikap Ketua Komisi II dalam menangani isu tambang rakyat. Publik merasa bahwa Komisi II lebih menonjolkan aspek pengawasan, tetapi minim inisiatif regulasi yang memerdekakan penambang dari zona abu-abu hukum.
Salah satu kritik paling tajam yang muncul dari penambang adalah ketimpangan perlakuan. Rakyat kecil yang bekerja dengan peralatan sederhana mendapat stigma, sementara perusahaan besar mendapat karpet merah tanpa sorotan.
“Mengapa rakyat kecil yang diincar, sementara mereka hanya butuh legalitas agar tidak terus digiring sebagai pelaku ilegal?” seru seorang tokoh penambang.
Penambang : ” Kami Tidak Minta Dikasihani, Kami Minta Jalur Legal yang Pantas”
Penambang rakyat menegaskan bahwa mereka tidak menolak aturan dan tidak menolak pembinaan lingkungan. Yang mereka tuntut adalah:
- Kepastian hukum,
- Aturan teknis yang jelas,
- Kemitraan legal,
- Produksi yang diatur, bukan dimatikan.
Gelombang kritik kini diarahkan pada partai tempat Mikson bernaung. Masyarakat meminta Nasdem untuk:
- Evaluasi sikap kader terkait isu pertambangan rrakyat
- Hadir dengan solusi yang memerdekakan penambang,
- Tidak membiarkan persepsi publik bahwa ada kader yang “menghambat nafas ekonomi rakyat kecil.”
Hingga berita ini di turunkan, awak media masih berusaha menghubungi pihak terkait untuk di mintakan tanggapan resmi. (Td.SN)
