SINDITOnews.com | Tojo Una-Una –
Aksi penolakan terhadap rencana survei seismik minyak dan gas (migas) di perairan Teluk Tomini memasuki babak serius. Aliansi Masyarakat Nelayan Pesisir Tojo Una-Una menggeruduk Kantor Bupati Tojo Una-Una sebelum bergerak ke Gedung DPRD, menuntut kehadiran negara dalam melindungi ruang hidup masyarakat pesisir. Selasa, 23/12/2025.
Di depan Kantor Bupati, massa nelayan menyuarakan kekecewaan atas sikap pemerintah daerah yang dinilai diam dan abai terhadap ancaman kerusakan laut serta hilangnya mata pencaharian nelayan. Mereka menegaskan, laut bukan sekadar wilayah administrasi, melainkan sumber hidup yang selama ini menopang ekonomi rakyat pesisir.
Aksi kemudian berlanjut ke Gedung DPRD Tojo Una-Una. Di lokasi ini, massa melakukan pembakaran daun kelapa sebagai simbol amukan kegelisahan dan peringatan keras kepada para wakil rakyat. Simbol tersebut dimaknai sebagai perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap berpotensi “membakar” masa depan nelayan jika survei migas tetap dipaksakan.
Dalam orasinya, massa menilai survei seismik bukan kegiatan netral. Aktivitas ini berisiko merusak ekosistem laut, mengganggu jalur tangkap, serta memutus rompong nelayan yang menjadi alat utama mencari nafkah. Nelayan juga menyoroti minimnya transparansi dan dugaan pengambilan keputusan tanpa pelibatan masyarakat terdampak.
Aliansi Nelayan mendesak Bupati dan DPRD Tojo Una-Una untuk secara terbuka menyatakan penolakan terhadap seluruh aktivitas survei migas di perairan daerah tersebut. Mereka juga meminta aparat kepolisian menjamin keamanan laut dari potensi konflik akibat aktivitas survei.
Massa menegaskan, jika suara nelayan terus diabaikan, maka aksi lanjutan dengan skala lebih besar siap digelar sebagai bentuk perlawanan mempertahankan ruang hidup pesisir.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten dan DPRD Tojo Una-Una belum memberikan pernyataan resmi atas tuntutan yang disampaikan nelayan. (Rd.SN)
