SINDITOnews.com | Jakarta,– Pakar Hukum Internasional dan Ekonom Nasional, Prof Dr KH Sutan Nasomal SE, SH, MH, menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia Jenderal (Purn) Haji Prabowo Subianto dan Negara tidak boleh kalah oleh spekulasi para pengusaha kaya yang dinilainya tidak berkontribusi langsung terhadap penguatan ekonomi nasional.
Hal tersebut disampaikan Prof Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan para pemimpin redaksi media cetak dan online, baik dalam maupun luar negeri, di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta, Selasa (14/1/2026).
Menurutnya, Presiden RI perlu mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang mendorong orang-orang kaya di Indonesia agar aktif menciptakan lapangan kerja, baik melalui pengembangan usaha yang sudah ada maupun terobosan usaha baru, sehingga beban pengangguran tidak sepenuhnya ditanggung pemerintah.
“Pergerakan ekonomi di seluruh pasar Indonesia sangat ditentukan oleh minat belanja orang-orang kaya. Jika uang mereka hanya menumpuk di rekening atau dibelanjakan di luar negeri, maka ekonomi nasional akan stagnan,” ujar Prof Sutan.
Prof Sutan menyoroti kecenderungan sebagian pengusaha kaya yang lebih memilih memborong dolar AS, emas, dan saham, lalu membelanjakan hasil keuntungannya di luar negeri. Padahal, kekayaan tersebut diperoleh dari aktivitas usaha di Indonesia.
“Mereka berniaga dan mencari makan di Indonesia sejak kecil. Tapi setelah menjadi miliarder, justru tidak lagi memikirkan manfaat kekayaannya bagi masyarakat dan negara,” tegasnya.
Ia menilai, uang yang keluar dari Indonesia tanpa kembali ke pasar domestik telah memperlemah perputaran ekonomi nasional dan memperparah ketimpangan sosial.
Prof Sutan menekankan bahwa negara tidak boleh kalah strategi. Pemerintah, menurutnya, harus menyiapkan “kamar khusus” atau skema kebijakan yang membuat para pengusaha kaya merasa aman dan nyaman membelanjakan uangnya di dalam negeri.
“Jangan biarkan orang-orang kaya ini kabur dan membelanjakan kekayaannya di luar negeri. Para menteri harus bekerja keras menyiapkan strategi agar mereka tetap satu kamar dengan Negara Indonesia,” katanya.
Dalam pandangannya, pemerintah juga harus melihat dua sisi permasalahan ekonomi. Pertama, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang menyebabkan harga kebutuhan pokok terus naik. Kedua, daya beli masyarakat yang semakin tertekan.
Prof Sutan mencontohkan bahwa Rp1 juta di tahun 2026 nilainya setara sekitar Rp300 ribu pada 2005 dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup.
“Nilainya besar di angka, tapi barang yang didapat sangat sedikit. Ini yang membuat masyarakat makin tercekik,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut kondisi saat ini telah memasuki fase “super krisis” bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Banyak keluarga yang hanya mampu makan nasi dan mi instan, tanpa lauk bergizi, akibat pendapatan yang tidak lagi sebanding dengan harga kebutuhan pokok.
Sementara itu, masyarakat kelas menengah disebut sudah tidak memiliki tabungan, bahkan terjerat utang pinjaman online (pinjol) hanya untuk bertahan hidup.
“Tidak mungkin masyarakat terus dipaksa bertahan dalam kondisi lapar, sementara kekayaan segelintir orang terus menumpuk,” tegasnya.
Prof Dr Sutan Nasomal menutup pernyataannya dengan menyerukan agar pemerintah mengambil alih kendali jalur ekonomi nasional, serta memastikan bahwa para pengusaha besar yang dimodali oleh negara memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan justru memperlemah ekonomi nasional.
Narasumber: Prof Dr KH Sutan Nasomal SE, SH, MH. Pakar Hukum Internasional & Ekonom Nasional, Presiden Partai Oposisi Merdeka Pendiri/Pemimpin/Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS
