Redaksi : SINDITOnews.com
GORONTALO – Belum selesai menghadapi dampak kemarau panjang, petani jagung di Gorontalo kini kembali dihadapkan pada persoalan harga jual. Harapan menikmati harga Rp7.000/kg untuk menutup biaya produksi justru berbenturan dengan ketentuan harga pemerintah sebesar Rp5.500/kg.
Melalui Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 457 Tahun 2026 tertanggal 10 November 2026, pemerintah mengatur ketentuan terkait HPP, HAP, HET, dan SPHP, termasuk sanksi atas pelanggarannya.
Bagi petani, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran karena biaya produksi selama kemarau meningkat. Mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk air, pompa, benih, dan tenaga kerja.
Berdasarkan data BPS Provinsi Gorontalo per 2 November 2026, produksi jagung tahun 2026 diperkirakan hanya 524,64 ribu ton, turun 19,69 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sejumlah petani bahkan mengalami gagal panen akibat kekeringan.
Padahal, harga jagung di Gorontalo sebelumnya sempat mencapai Rp6.250/kg di Gudang Polohungo, Boalemo, bahkan di sejumlah daerah menyentuh Rp7.000/kg.
Petani bukan berarti menolak kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan kebutuhan pakan ternak. Namun, mereka berharap pemerintah juga mempertimbangkan besarnya biaya produksi yang harus ditanggung petani.
Ada tiga hal yang menjadi harapan mereka: evaluasi harga dengan memperhitungkan dampak kemarau, penyerapan hasil panen secara maksimal oleh Bulog, serta penerapan aturan yang tidak membuat pedagang takut membeli jagung petani.
Pemerintah perlu memastikan kebijakan stabilisasi pangan tidak hanya melindungi kepentingan peternak dan konsumen, tetapi juga memberikan perlindungan yang layak bagi petani.
Sebab, petani sudah berjuang menghadapi kemarau untuk menyelamatkan hasil panen. Jangan sampai ketika jagung berhasil dipanen, mereka justru kesulitan mendapatkan harga yang sebanding dengan biaya produksinya.
Jika petani terus menanggung kerugian, bagaimana keberlanjutan produksi jagung dan ketahanan pangan daerah bisa dijamin?

