Aktivis Andi Buna (AB) mengingatkan DPR Agar tidak terlibat dalam dugaan komitmen dengan kontraktor terkait proyek pokir di Gorontalo Utara.
SINDITOnews.com| Gorontalo Utara, – Aktivis Pers pengawasan publik, Andi Buna (AB), mengingatkan DPR agar menjaga marwah sebagai lembaga pengawasan. Peringatan ini muncul seiring beredarnya dugaan adanya praktik komitmen antara anggota DPR dan kontraktor dalam proyek pokok pikiran (pokir) di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Kamis, 21/8/2025
Menurut AB, praktik semacam itu sangat tidak etis dan berpotensi mencederai amanah rakyat. “Pokir itu aspirasi masyarakat, bukan ruang untuk transaksi. Kalau benar ada dugaan komitmen dengan kontraktor, itu jelas mencoreng lembaga pengawasan,” ujarnya.
Ia menegaskan, Gorontalo Utara saat ini masih giat membangun infrastruktur. Data yang pernah dipublikasikan menyebutkan ada 349 usulan pokir dari DPRD Gorut pada 2023, bagian dari total 1.811 pokir se-Provinsi Gorontalo. Dengan volume besar itu, integritas pelaksanaannya harus benar-benar dijaga agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
AB juga menyinggung kasus dugaan korupsi pembangunan masjid Rp 6,8 miliar di Blok Plan Molingkapoto yang tengah diselidiki Kejari Gorut. Menurutnya, kasus tersebut menjadi pelajaran penting agar proyek pokir tidak menambah ruang rawan penyimpangan. “Mudah-mudahan tidak ada. Tapi jika memang ada, aparat penegak hukum (APH) harus transparan menyelidiki,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar pembangunan di Gorontalo Utara berlangsung bersih dan berpihak kepada rakyat. “Setiap rupiah dari anggaran adalah milik masyarakat. Jangan sampai dicederai oleh praktik bernuansa uang haram,” pungkas AB. (Rd.SN)
