SINDITOnews.com | BONE BOLANGO – Masyarakat Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, menyampaikan klarifikasi atas pemberitaan yang menyebut kedatangan warga ke Kantor Desa Tulabolo pada Jumat, 6 Februari 2026, sebagai aksi penyerangan terhadap aparatur desa.
Warga menegaskan, peristiwa tersebut merupakan kedatangan spontan masyarakat untuk meminta klarifikasi langsung kepada Sekretaris Desa, terkait sikap dan pernyataannya yang dinilai telah keluar dari konteks tugas pemerintahan desa.
Menurut keterangan warga pada awak media, kehadiran masyarakat bertujuan agar aparatur desa, khususnya Sekretaris Desa, lebih fokus pada persoalan kemasyarakatan dan pelayanan publik, bukan terlibat dalam hal-hal di luar kewenangan pemerintahan desa, terlebih yang dinilai berpotensi mengganggu dan menyerang mata pencaharian masyarakat penambang, yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama warga.
“Yang kami minta hanya klarifikasi. Tidak ada niat menyerang, tidak ada niat melakukan kekerasan. Ini murni bentuk kegelisahan masyarakat yang ingin didengar,” ungkap salah satu warga yang hadir dalam peristiwa tersebut. Sabtu, 7/2/2026.
Masyarakat juga membantah adanya perencanaan aksi maupun tujuan intimidasi. Situasi yang terjadi di lapangan disebut sebagai luapan kekecewaan warga akibat minimnya ruang dialog, sehingga masyarakat memilih mendatangi kantor desa untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Terkait adanya dinamika dan ketegangan saat peristiwa berlangsung, warga menilai hal tersebut tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai tindakan pidana, tanpa melihat secara utuh konteks dan akar persoalan yang melatarbelakangi kedatangan masyarakat.
Warga Tulabolo menegaskan tetap menghormati aparatur pemerintah desa dan mendukung penyelesaian persoalan ini melalui dialog terbuka, adil, dan berimbang, dengan mengedepankan kepentingan sosial serta perlindungan terhadap mata pencaharian masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, masyarakat berharap seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum, dapat melihat peristiwa tersebut secara objektif dan proporsional, agar tidak terjadi kesimpulan sepihak yang berpotensi memperkeruh situasi di tengah masyarakat. (Red.SN)
