SINDITOnews.com| Sukabumi,– Pembangunan pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten Sukabumi di Desa Cangehgar, Kecamatan Palabuhanratu, yang mangkrak sejak beberapa tahun terakhir, kembali menuai sorotan. Proyek senilai Rp180 miliar itu kini dijuluki warga sebagai “Rumah Hantu” lantaran terbengkalai, tidak terawat, dan menyisakan kerangka bangunan yang menyeramkan.
Pakar Hukum Internasional sekaligus Ekonom, Prof Dr KH Sutan Nasomal SH MH, menilai kondisi ini memalukan sekaligus merugikan rakyat. Ia mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk turun tangan langsung.
“Saya minta Yth Bapak Presiden agar segera memerintahkan para menteri dan gubernur mewujudkan pembangunan kantor bupati Sukabumi ini. Kok bisa pembangunan mangkrak bertahun-tahun, bagaikan hidup segan mati tak mau. Sudah berdiri, tapi terbengkalai dan tidak dirawat,” ujar Prof Sutan Nasomal dalam keterangannya di Jakarta, 1/9/2025.
Menurutnya, mangkraknya proyek ini telah menjadi bahan pergunjingan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, karena letaknya berdekatan dengan kawasan wisata legendaris Pantai Pelabuhanratu yang dikenal dengan kisah Nyi Roro Kidul.
Rp. 180 Miliar Terkubur dalam Beton
Proyek yang dimulai pada 2020 itu sedianya dibangun lima lantai dan diproyeksikan menjadi pusat pelayanan publik terpadu. Namun hingga kini hanya menyisakan kerangka bangunan berlumut, kaca pecah, dan ilalang tinggi.
Dana Rp180 miliar yang sudah digelontorkan dari kas daerah dinilai hanya menjadi “uang terkubur dalam beton” tanpa manfaat nyata. Padahal, anggaran sebesar itu bisa dialihkan untuk pembangunan jalan, peningkatan layanan kesehatan, atau sektor pendidikan.
Pemerintah daerah menyatakan proyek tersebut masih dalam kajian Kementerian PUPR. Kelanjutan pembangunan diperkirakan membutuhkan tambahan dana Rp100 miliar, dengan target penyelesaian baru pada 2027–2028.
Cermin Gagalnya Tata Kelola
Prof Sutan menegaskan, proyek “Rumah Hantu” ini hanya salah satu contoh dari lemahnya tata kelola pembangunan di Sukabumi. Ia menyebutkan, masih ada proyek infrastruktur lain yang bernasib sama, termasuk pembangunan bandara dan gedung amfiteater.
“Masyarakat menunggu bukan sekadar janji, tetapi tindakan nyata untuk menyelesaikan proyek ini dan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara bertanggung jawab,” tegasnya.
Prof Sutan, yang juga Presiden Partai Oposisi Merdeka sekaligus pengasuh Ponpes ASS Saqwa Plus, berharap Presiden segera mengambil keputusan agar proyek ini tidak terus menjadi ironi pembangunan di Jawa Barat.
