SINDITOnews.com | Jakarta,– Pakar Hukum Pidana Internasional sekaligus Ekonom, Prof Dr KH Sutan Nasomal SH, MH, menyoroti kebijakan pemerintah terkait kenaikan gaji dan tunjangan pejabat negara. Menurutnya, langkah tersebut sah-sah saja selama memiliki tujuan yang jelas, misalnya untuk meningkatkan kesejahteraan pejabat sekaligus mencegah praktik korupsi. Namun, ia menegaskan Presiden RI Prabowo Subiyanto perlu melakukan evaluasi agar kebijakan ini tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik dengan rakyat.
“Jangan sampai rakyat merasa terabaikan. Pemerintah harus memikirkan kesejahteraan masyarakat yang saat ini sedang terpuruk, bukan hanya menaikkan gaji pejabat,” tegas Prof Sutan, saat dihubungi para pemimpin redaksi media cetak maupun online, Kamis (18/9/2025).
Ia menilai kenaikan gaji dan tunjangan di tengah maraknya PHK dan meningkatnya angka pengangguran hingga puluhan juta orang, sangat ironis dan berpotensi menimbulkan gejolak sosial.
Menurutnya, pemerintah memang mungkin bertujuan menghentikan praktik KKN, pungli, dan mafia berdasi dengan menaikkan gaji pejabat. Akan tetapi, fungsi pengawasan oleh BPK dan KPK harus benar-benar dioptimalkan agar tidak berhenti sebatas pidato seremonial.
“Pengawasan ketat terhadap kinerja kepala daerah dan DPRD harus maksimal. Praktik korupsi dan pungli harus diseret ke meja hukum,” ujarnya.
Prof Sutan juga menekankan bahwa anggaran negara sebaiknya lebih diprioritaskan untuk kepentingan rakyat, seperti mencegah anak putus sekolah, membantu masyarakat miskin, serta membuka program ekonomi kreatif.
Ia mendorong Presiden agar mengambil langkah strategis, termasuk mempermudah investasi asing dengan insentif pajak, sehingga mampu menyerap jutaan tenaga kerja. “Jika investor besar dari Amerika, Eropa, Rusia, hingga Timur Tengah tertarik masuk, maka Indonesia akan mendapat banyak keuntungan,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Prof Sutan meminta agar tunjangan dan kenaikan gaji pejabat yang tidak serius bekerja dan gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat dicabut. “Presiden RI adalah harapan masyarakat luas. Jangan sampai kebijakan ini justru menambah kekecewaan rakyat,” pungkasnya. (Rd.SN)
Narasumber: Prof Dr KH Sutan Nasomal SH, MH – Pakar Hukum Pidana Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, dan Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus Jakarta.
