Ada Sinyalemen Dugaan Negara Gagal Lindungi Suara Kebenaran, Rakyat Dipaksa Diam
SINDITOnews.com | Jakarta,– 2 Oktober 2025 | Indonesia tengah menghadapi krisis moral dan hukum yang menggerogoti fondasi demokrasi. Dalam waktu hampir bersamaan, dua bentuk kekerasan terhadap suara kebenaran terjadi: wartawan dipukuli hingga buta, sementara pejuang rakyat dikriminalisasi dan dijebloskan ke penjara.
Dua kasus berbeda ini memperlihatkan benang merah yang sama: negara lamban, hukum tunduk, dan kekuasaan berpihak kepada yang kuat.
Kasus Pertama: Wartawan Dianiaya, Polisi Diam
Diri Ambarita, wartawan di Bekasi, dipukuli secara brutal hingga mengalami kebutaan di mata kiri. Hingga kini, pelaku belum ditangkap dan aparat terkesan menutup rapat perkembangan kasusnya.
Di Sumatra Utara, wartawan Tahan Purba justru menjadi korban ganda. Setelah dikeroyok oleh empat pria, ia malah dilaporkan balik oleh pelaku hingga kini berstatus terlapor. “Ini ironi keadilan. Fungsi kontrol pers sedang dibungkam,” ujar Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH, pakar hukum internasional dan pengamat demokrasi.
Kasus Kedua: Tanah Dirampas, Suara Dibungkam
Di Aceh Singkil, aktivis agraria Yakarim Munir Lembong ditahan atas laporan pidana PT. Delima Makmur, sebuah perusahaan sawit. Ironisnya, penahanan dilakukan di tengah proses gugatan perdata yang masih berlangsung.
“Ini murni sengketa perdata. Tidak ada alasan hukum untuk memenjarakan Yakarim. Penahanan ini bentuk nyata kriminalisasi pembela hak rakyat,” tegas kuasa hukumnya, Zahrul, SH.
Dari balik jeruji, Yakarim menulis surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto:
“Perusahaan telah merampas tanah rakyat dan menjadikan hukum sebagai alat pembungkaman. Jangan tutup mata, Pak Presiden.”
Satu Tujuan: Membungkam Kebenaran
Kasus wartawan yang dipukuli dan aktivis yang dipenjara memperlihatkan wajah buram demokrasi hari ini. “Jika negara tidak segera bertindak, maka pesan yang dikirim ke publik jelas: jangan bicara kebenaran, atau kamu akan dibungkam,” tegas Prof. Sutan Nasomal.
Redaksi Berpendapat: Ini Darurat Demokrasi
Fenomena ini bukan sekadar dua kasus hukum terpisah, tetapi pola pembungkaman sistemik. Pertanyaan besar pun muncul: dimana Dewan Pers? Dimana Komnas HAM? Dimana elite politik yang dulu lantang bicara demokrasi?
Yang dibutuhkan saat ini bukan hanya kutukan moral, melainkan gerakan sosial, solidaritas rakyat, dan keberanian hukum untuk berdiri di pihak kebenaran, bukan oligarki.
Tentang Yakarim Munir Lembong
Yakarim bukan kriminal. Ia anak dari Hj. Rafi’ Barus, pejuang politik yang pernah dibuang di masa lalu. Tumbuh di pinggir Sungai Leu Cinendang, Aceh Singkil, ia menjelma simbol perlawanan akar rumput melawan korporasi rakus dan negara yang abai.
Hari ini, Diri Ambarita tak lagi bisa melihat, Tahan Purba dilaporkan balik, dan Yakarim dipenjara. Besok, bisa jadi giliran kita semua. (Rd.SN)
Narasumber:
Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH – Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii, sekaligus pengasuh Ponpes ASS SAQWAPlus Jakarta.
