SINDITOnews.com | Bener Meriah, – Maraknya dugaan manipulasi data penerima bantuan hunian sementara (huntara) di Kampung Setie, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, memicu kemarahan publik. Sekitar 70 persen data penerima diduga tidak sesuai fakta lapangan—banyak di antaranya justru berasal dari keluarga yang rumahnya masih layak huni dan tidak terdampak bencana.
Temuan investigasi di Desa Tunyang bahkan mengungkap praktik pemotongan dana bantuan sebesar Rp500 ribu—yang disebut “uang plen”—oleh oknum berinisial PMI. Lebih mencengangkan, salah satu penerima bantuan yang awalnya mengaku warga biasa ternyata adalah Kepala Dusun Desa Setie, yang sengaja menyembunyikan identitasnya.
Potensi kerugian negara ditaksir mencapai puluhan juta rupiah, memicu tuntutan warga agar penyaluran bantuan tahap dua dihentikan sementara hingga audit menyeluruh dilakukan.
Namun, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Pidana Internasional, menolak usulan penundaan. Ia menegaskan: bantuan harus tetap mengalir, tetapi dengan pengawalan ketat.
“Jangan mainkan obyek huntara! Jangan hentikan bantuan hanya karena ulah oknum. Oknum itulah yang harus dilibas dan dipenjara!” tegas Prof. Sutan dalam pernyataannya di Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Cijantung, Jakarta, Jum’at (24/4/2026).
Ia mendesak Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah untuk turun langsung mengawasi distribusi bantuan agar prosesnya transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Bantuan bencana adalah hak korban, bukan komoditas politik atau proyek bagi-bagi keuntungan. Jika ada yang bermain, itu kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan,” tambahnya.
Menanggapi laporan tersebut, Polres Bener Meriah telah menyatakan akan melakukan pengecekan lapangan dan verifikasi data penerima. Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi integritas penyaluran bantuan bencana di daerah—di mana keadilan bagi korban harus diutamakan, bukan kepentingan segelintir pihak.
(Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H. — Pakar Hukum Pidana Internasional, Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia)
