SINDITOnews.com| Bone Bolango,– Janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango untuk memperjuangkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kini mulai dipertanyakan. Pasalnya, usulan WPR terbaru yang sedang dipetakan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ternyata tidak mencakup Blok Motomboto, kawasan yang sejak lama menjadi tumpuan hidup masyarakat penambang lokal.
Berdasarkan Surat Perintah Tugas Sekretariat Daerah Bone Bolango Nomor 094/2200/IX/2025 tertanggal 26 September 2025, tim lintas OPD ditugaskan melakukan identifikasi dan pemetaan potensi titik-titik WPR di tujuh kecamatan. Namun, Blok Motomboto yang menjadi lokasi aktivitas ribuan penambang rakyat tidak termasuk di dalamnya.
Hal ini menimbulkan kekecewaan dan tanda tanya besar di kalangan penambang. Mereka menilai langkah Pemkab justru bertolak belakang dengan janji kampanye yang selama ini digaungkan.
“Sejak kampanye, Bupati dan Wakil selalu bilang WPR adalah perjuangan bersama untuk rakyat. Tapi kenyataannya, lokasi yang sudah di kerjakan puluhan tahun oleh masyarakat penambang lokal justru diabaikan,” ujar salah seorang penambang.
Lebih jauh, absennya Blok Motomboto untuk WPR ini mempertegas dugaan adanya tarik-menarik kepentingan antara masyarakat penambang lokal dengan kepentingan perusahaan besar yang menguasai konsesi di wilayah tersebut.
Sejumlah aktivis menilai, jika Pemkab Bone Bolango tetap mengabaikan aspirasi rakyat, maka janji politik yang dulu diucapkan akan berubah menjadi sekadar slogan kosong.
Di sisi lain, persoalan WPR Bone Bolango ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen Presiden RI Prabowo Subianto yang dalam pidatonya menegaskan setiap kebijakan negara harus diambil “Berpihak Pada Rakyat”.
Apabila pemerintah daerah dan pusat tetap menutup mata terhadap kenyataan di lapangan, maka publik bisa menilai bahwa kebijakan pertambangan hanya berpihak pada oligarki dan mengorbankan kepentingan rakyat penambang.
Kini, masyarakat penambang Bone Bolango menunggu pembuktian: apakah janji Bupati–Wakil akan ditepati, dan apakah komitmen Presiden benar-benar dijalankan demi rakyat? (Rd.SN)
