SINDITOnews.com | Bone Bolango,— Aktivis LP.K-P-K, Yogis Monoarfa, kembali menyuarakan kritik tajam terkait dugaan salah sasaran Perumahan Nelayan di Desa Uabanga, Kecamatan Bonepantai.
Menurutnya, temuan rumah nelayan yang di duga diberikan kepada penerima non-nelayan, ASN bahkan ada yang dari desa lain dan sudah memiliki rumah, adalah bentuk penyimpangan yang tidak bisa ditoleransi. Sabtu, 6/12/2025
“Ini bukan sekadar salah data. Ini bentuk nyata ketidakadilan. Ketika rumah negara dibiarkan kosong dan nelayan asli masih tinggal di rumah tak layak huni, itu berarti ada pihak yang bermain di balik pendataan. Dan itu harus diusut!” tegas Yogis.
Ia menilai bahwa rumah-rumah yang tidak di tinggali itu menjadi simbol gagalnya negara hadir di tengah masyarakat pesisir.
“Jangan permainkan hak rakyat pesisir. Program ini dibuat untuk nelayan, bukan untuk mereka yang hanya ingin memanfaatkan proyek.”
Yogis mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penyelidikan serius terhadap proses verifikasi dan penetapan penerima manfaat. Bila ada yang sengaja memelintir aturan demi kepentingan tertentu, ia meminta tindakan tegas tanpa kompromi.
“Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban. Jangan ada yang berlindung di balik jabatan. Ini uang negara dan ini nasib masyarakat nelayan!”
Ia juga meminta Pemkab Bone Bolango segera melakukan pendataan ulang, menertibkan rumah yang tidak dihuni, serta menyerahkan kembali kepada nelayan yang benar-benar membutuhkan.
“Sederhana saja: rumah nelayan harus jatuh ke tangan nelayan. Kalau sampai salah sasaran, itu berarti ada yang salah dalam sistem dan harus diperbaiki sekarang juga.”
Menurut Yogis, masyarakat pesisir sudah cukup lama menanggung ketidakadilan. Kini saatnya pemerintah membuktikan bahwa mereka hadir, bukan sekadar membangun proyek tanpa pengawasan.
Sementara itu, Salah seorang Narasumber yang tidak ingin di sebutkan namanya mengaku, dirinya sudah dua kali menyampaikan hal tersebut ke pihak Pemda, namun apa yang dia sampaikan tidak mendapatkan tanggapan nyata.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berusaha meminta klarifikasi dan pernyataan resmi dari pihak terkait. Namun masyarakat tetap berharap, agar bupati bone Bolango melakukan Evalusi terhadap persoalan ini. (Rd.SN)
