SINDITOnews.com | Kota Bandung — Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH, Pakar Hukum Internasional dan Ekonom Nasional, meminta Presiden RI Prabowo Subianto agar memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) bersinergi dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan jalan nasional, khususnya yang berada di pusat kota dan kawasan vital.
Hal tersebut disampaikan Prof. Sutan Nasomal menanggapi langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang mengusulkan agar sebagian jalan nasional diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurutnya, selama ini pembagian kewenangan jalan—nasional oleh Kemen PU, provinsi oleh Pemprov, kabupaten/kota oleh Pemda, dan desa oleh pemerintah desa—kerap menimbulkan persoalan di lapangan. Banyak jalan nasional yang berada di jantung kota atau perbatasan wilayah justru terabaikan perbaikannya.
“Langkah Gubernur KDM sudah sangat tepat. Jalan nasional yang vital dan berada di pusat kota perlu dikelola bersama agar perbaikannya cepat dan terawat dengan baik,” ujar Prof. Sutan Nasomal. Sabtu, 7/2/2026.
KDM sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan langsung memperbaiki jalan nasional, meskipun kerusakannya nyata dan sering memicu kecelakaan. Karena itu, Pemprov Jabar mengusulkan kerja sama resmi melalui MoU dengan Kemen PU.
“Jalan Pasteur–Kota Bandung itu jalan nasional. Tahun 2026 akan kami rekonstruksi menggunakan APBD Provinsi melalui kerja sama dengan Kemen PU,” kata KDM di Gedung Sate, Selasa (3/2/2026).
Selain di Bandung, Pemprov Jabar juga berencana memperbaiki ruas jalan Pantura yang selama ini rusak dan bergelombang akibat minimnya penanganan, meski berstatus jalan nasional.
Prof. Sutan Nasomal menegaskan, kebijakan ini memang menambah beban anggaran daerah, namun jauh lebih penting demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
“Apa yang dilakukan KDM seharusnya menjadi contoh nasional. Presiden perlu memerintahkan Kemen PU agar membuka ruang kerja sama serupa dengan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia,” tegasnya.
Narasumber:
Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH
Pakar Hukum Internasional & Ekonom Nasional
