AMPANA – Rencana evaluasi kerja sama media oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tojo Una-Una mulai menuai sorotan dari sejumlah wartawan lokal, Senin (18/5/2025).
Para jurnalis meminta agar proses evaluasi kontrak atau Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan secara adil, terbuka, dan menggunakan indikator yang jelas bagi seluruh media tanpa pengecualian.
Sorotan tersebut mencuat setelah adanya informasi dari pihak Diskominfo terkait kemungkinan pengurangan jumlah media mitra pada tahun mendatang.
Sejumlah wartawan menilai evaluasi kerja sama merupakan langkah yang wajar dalam tata kelola pemerintahan daerah. Namun demikian, proses tersebut diingatkan agar tidak menimbulkan kesan tebang pilih maupun menguntungkan kelompok tertentu.
- “Kami berharap evaluasi dilakukan secara profesional dan menyeluruh. Harus ada parameter yang jelas sehingga tidak memunculkan asumsi adanya perlakuan berbeda terhadap media tertentu,” ujar salah satu wartawan di Tojo Una-Una.
Selain itu, para jurnalis juga meminta agar pengelolaan anggaran publik untuk kemitraan media dilakukan secara transparan dan akuntabel guna menghindari polemik di kemudian hari.
Beberapa praktisi hukum turut mengingatkan bahwa setiap kebijakan penggunaan anggaran daerah harus tetap mengacu pada prinsip keterbukaan, profesionalitas, serta bebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan.
Menyikapi berkembangnya polemik tersebut, kalangan wartawan berharap Diskominfo Tojo Una-Una dapat membuka ruang dialog bersama organisasi pers dan insan media guna merumuskan pola kemitraan yang sehat, objektif, dan berkeadilan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Diskominfo Kabupaten Tojo Una-Una belum memberikan penjelasan resmi lebih lanjut terkait mekanisme evaluasi maupun kriteria media yang akan menjadi mitra pada tahun mendatang.
Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait.
Pewarta: Ahmad Tuliabu
