Redaksi: SINDITOnews.com
JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI), Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.BJ., C.EJ., C.F.L.E., C.ILJ., mengingatkan Presiden RI Prabowo Subianto agar tidak menggeneralisasi profesi wartawan, jurnalis, dan media dalam penyampaian pidatonya yang menyinggung istilah “londo ireng”.
Rino menegaskan, DPP AKPERSI menghormati Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Namun, ia berharap setiap pernyataan yang berkaitan dengan insan pers disampaikan secara proporsional agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap wartawan dan media yang bekerja secara profesional.
“Masih sangat banyak wartawan, jurnalis, dan media yang berjiwa nasionalis, idealis, berintegritas, serta menjalankan tugas jurnalistik sesuai kode etik demi kepentingan bangsa dan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Rino, pers memiliki peran strategis sebagai pilar demokrasi yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjalankan fungsi edukasi, kontrol sosial, serta menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Ia menegaskan, kritik yang disampaikan media berdasarkan fakta, data, dan kepentingan publik merupakan bagian dari fungsi pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah.
Rino juga mengajak seluruh wartawan, jurnalis, perusahaan media, dan organisasi pers untuk terus menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, menjaga independensi, profesionalisme, serta menyajikan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, hubungan antara pemerintah dan insan pers harus dibangun melalui komunikasi yang sehat, saling menghormati, dan memahami peran masing-masing dalam menjaga demokrasi dan stabilitas nasional.
“DPP AKPERSI percaya Presiden Prabowo memiliki komitmen membangun Indonesia. Karena itu, kami berharap wartawan dan media yang bekerja secara profesional, nasionalis, dan idealis tetap dihormati sebagai mitra strategis bangsa dalam mengawal jalannya pemerintahan melalui kritik yang objektif dan membangun,” tutup Rino. (Red)
