SINDITOnews.com | Gorontalo Utara — Dugaan adanya praktik percaloan dalam proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Gorontalo Utara menuai sorotan dari lembaga pemerhati kebijakan publik.
Divisi Sosial Kemasyarakatan Lembaga Pengawas Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP.K-P-K) melalui Jefry Taha meminta agar isu yang berkembang tidak sekadar menjadi ajang perang opini antara masyarakat dan kalangan legislatif, melainkan harus ditelusuri secara hukum.
“Saya rasa kedua belah pihak, baik kelompok yang menamakan diri pejuang P3K maupun anggota dewan yang menyerukan agar masyarakat tidak memberikan sepeser pun kepada calo, seharusnya bisa saling mendukung dan duduk bersama dengan menggandeng aparat penegak hukum untuk memastikan benar tidaknya dugaan praktik tersebut,” ujar Jefry Taha, Jum’at (24/10/2025).
Jefry yang juga anggota KOMNAS LP.K-P-K menegaskan, jika memang benar ada masyarakat yang menjadi korban dari oknum calo dalam rekrutmen PPPK, maka jangan takut untuk bersuara.
“LP.K-P-K siap memberikan pendampingan atau advokasi bagi korban praktik percaloan dengan catatan didukung bukti yang valid,” tambahnya.
Lebih lanjut, Jefry mengingatkan agar sesama anggota DPRD Gorontalo Utara tidak saling menyalahkan, melainkan bersama-sama mencari solusi demi kepentingan masyarakat luas.
“Persoalan seperti ini tidak seharusnya menjadi ajang saling serang, tapi momentum untuk memperbaiki sistem agar proses rekrutmen benar-benar bersih dari kepentingan golongan tertentu,”tegasnya.
LP.K-P-K berharap agar aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun instansi terkait, menindaklanjuti dugaan ini secara transparan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap seleksi PPPK di Gorontalo Utara. (Rd.SN)
Narasumber: Jefri Taha
