SINDITOnews.com | TOJO UNA-UNA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumoli, Kecamatan Ratolindo, kini berada di titik krusial. Dugaan makanan tidak layak konsumsi yang dibagikan kepada siswa SDN 10 Ratolindo bukan sekadar isu teknis—ini menyentuh langsung keselamatan anak-anak dan kredibilitas negara dalam menjamin hak dasar warganya.
Viralnya unggahan akun Facebook Riri Rizal memantik gelombang kemarahan publik. Keluhan tentang menu yang disebut tidak standar, bahkan terindikasi basi, menjadi alarm keras. Jika makanan bergizi berubah menjadi ancaman kesehatan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi program, tetapi nyawa dan masa depan generasi.
Program MBG adalah inisiatif strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekan stunting dan memperkuat fondasi kualitas SDM nasional. Namun idealisme kebijakan di tingkat pusat bisa runtuh jika pengawasan di lapangan longgar, abai, atau sekadar formalitas administrasi.
Secara hukum dan tata kelola, pemerintah daerah memegang tanggung jawab awal penanganan sebagaimana ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi hingga menghentikan sementara operasional satuan layanan yang terbukti melanggar standar higienitas. Artinya, instrumen penindakan tersedia, yang dibutuhkan adalah keberanian menegakkannya.
Desakan publik kini terang: lakukan audit total terhadap Dapur MBG Sumoli, buka hasilnya secara transparan, dan evaluasi menyeluruh peran Koordinator Wilayah (Korwil) serta Asisten Lapangan (ASLLAP). Jika ditemukan kelalaian atau pembiaran, pencopotan jabatan dan sanksi administratif harus menjadi konsekuensi logis.
Program sosial berskala nasional tak boleh dikelola dengan mental “asal jalan”. Makanan untuk anak sekolah bukan proyek coba-coba. Setiap kelalaian adalah potensi bahaya nyata. Negara harus menunjukkan bahwa perlindungan anak bukan slogan, melainkan komitmen yang ditegakkan dengan tindakan tegas dan tanpa kompromi.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat menantikan klarifikasi resmi serta langkah konkret dari pihak terkait guna memastikan keamanan dan kelayakan makanan yang diterima para siswa, agar kejadian serupa tidak terulang kembali. (Red.ATA)
