SINDITOnews.com | Jakarta, — Pakar Hukum Internasional dan Ekonom Nasional, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH., menyoroti meningkatnya angka anak putus sekolah di berbagai daerah di Indonesia. Ia menilai kondisi ini merupakan dampak langsung dari melemahnya daya beli masyarakat dan stagnasi ekonomi nasional yang semakin terasa di tingkat bawah.
“Dari tahun ke tahun, anak-anak putus sekolah semakin banyak. Itu akibat suhu ekonomi yang lesu, perusahaan banyak yang gulung tikar, pengangguran melonjak, dan daya beli masyarakat menurun. Akibatnya, banyak anak usia sekolah memilih berhenti belajar demi membantu orang tua mereka mencari nafkah,” ujar Prof. Sutan Nasomal dalam keterangannya di Markas Partai Oposisi Merdeka, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Menurutnya, Presiden RI perlu segera memerintahkan jajaran menteri ekonomi dan kepala daerah untuk melakukan langkah konkret dalam menekan angka putus sekolah dan menghidupkan kembali geliat ekonomi rakyat kecil. Ia menegaskan, persoalan ini bukan semata soal pendidikan, melainkan cerminan dari kegagalan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.
“Masalah anak putus sekolah adalah krisis sosial yang nyata. Kalau ekonomi lesu, masyarakat berutang untuk bertahan hidup. Bahkan banyak keluarga berakhir dengan perceraian karena tidak sanggup menanggung beban hidup,” tegasnya.
Data dan aduan masyarakat yang diterimanya menunjukkan bahwa sekitar 40% kepala keluarga kini terjerat utang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi tersebut, menurutnya, menandakan bahwa roda ekonomi nasional tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Prof. Sutan juga menyoroti lemahnya kepemimpinan di tingkat daerah. Ia menilai banyak kepala daerah hanya sibuk dengan kegiatan seremonial tanpa menyentuh akar persoalan rakyat.
“Para kepala daerah jangan hanya pandai berpidato. Rakyat menilai, bisa atau tidak mereka mengurus tugas dan kewajibannya. Jangan jadikan anak-anak putus sekolah sebagai proyek politik. Pejabat di negeri ini digaji dari keringat dan darah rakyat,” tuturnya tegas.
Ia menilai, peran Presiden RI sebagai penggerak utama ekonomi nasional menjadi penentu harapan masyarakat. Pemerintah pusat, katanya, harus mendorong reformasi ekonomi yang menyentuh masyarakat lapisan bawah agar mereka dapat kembali bangkit.
“Kalau jutaan anak putus sekolah karena kepala daerah tidak mampu bekerja, untuk apa mereka dipertahankan?” pungkas Prof. Sutan. (Rd.SN)
