Sekretaris Desa Tulabolo Dituntut Untuk Menarik Pernyataannya yang di Anggap Provokatif, yang Dapat Memicu Konflik Baru dan Kemarahan Para Penambang Lokal, Upaya Mediasi Pemerintah dan DPRD Dipertaruhkan.
Sinditonews.com| Bone Bolango – Konflik pertambangan di Motomboto kembali keruh di tengah upaya Pemerintah Daerah, DPRD Provinsi dan Perwakilan penambang dalam mencarikan solusi setelah Sekretaris Desa Tulabolo melabeli penambang lokal sebagai Penambang ilegal di Lokasi Tambang Motomboto, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango. Salah seorang Aktivis JAPENTRAS Kisman Cono yang akrab di sapa Kimbo, mengecam tindakan dari Sekretaris Desa Tulabolo terkait Statementnya melalui salah satu Media Online baru-baru ini yang mengandung unsur Provokatif. pada Minggu,18/5/2025
Menurutnya, apa yang di sampaikan oleh Sekdes Tulabolo, hanya akan memicu konflik baru dan kemarahan Penambang lokal, dirinya-pun menegaskan agar Sekretaris Desa Tulabolo untuk meminta maaf serta menarik pernyataan tersebut.
Kimbo mengungkapkan ketegasannya terhadap Sekretaris Desa Tulabolo yang dianggap telah memojokkan aktifitas profesi para penambang lokal, yang hal tersebut di pandang sebagai bentuk Provokatif terhadap masyarakat penambang “Rakyat Penambang tidak melakukan penambangan ilegal, mereka hanya ingin mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Jadi, Sekdes Tolabolo jangan melabeli mereka sebagai penambang ilegal?” Tegas Kimbo.
Dirinya-pun tidak sepakat dengan tuduhan bahwa masyarakat penambang lokal melakukan penambangan ilegal. Kimbo berpendapat bahwa mereka tidak melakukan penambangan di hutan lindung atau taman nasional yang di larang dalam aturan perundang-undangan, melainkan di wilayah konsesi perusahaan. “Sampai dengan saat ini, masyarakat penambang lokal telah melakukan penambangan di wilayah yang tidak di larang oleh pemerintah dan undang-Undang,! mengapa mereka harus dianggap ilegal?” ucap aktivis JAPENTRAS yang juga Koordinator Ojek ini.
Saat ini, Upaya mediasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah dan DPRD dan masyarakat penambang dipertaruhkan jika Sekretaris Desa Tulabolo tidak menarik pernyataannya tersebut. Seluruh masyarakat penambang lokal sangat berharap bahwa pemerintah dan DPRD dapat membantu menyelesaikan konflik ini dengan cara yang damai dan adil. “Jika Sekretaris Desa tidak menarik pernyataannya, maka upaya mediasi akan gagal dan konflik ini akan semakin parah,” Tegas Kimbo.
lebih lanjut Kimbo menegaskan, “harusnya sebagai Sekretaris Desa, yang melekat padanya jabatan publik dan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah daerah, dia semestinya dapat bersama-sama mencarikan solusi untuk mengakhiri konflik ini, bukan malah memprovokasi keadaan menjadi lebih rumit.” tegasnya.
Dirinya-pun meminta agar Kepala Desa Tulabolo, camat Suwawa Timur dan bahkan Bupati Bone Bolango untuk mengambil sikap tegas pada aparatnya yang telah secara sengaja memprovokasi keadaan, “Kami minta agar Sekdes ini di tindak dengan tegas, jangan sampai Rakyat Penambang sendiri melakukan penindakan terhadap yang bersangkutan.” Tegas Kimbo.
Hingga kini, Rakyat Penambang lokal terus menuntut keadilan dan perlakuan yang sama dengan pihak Perusahaan Gorontalo Mineral. Mereka berharap bahwa pemerintah dan DPRD tetap berkomitmen memperhatikan aspirasi mereka dan menyelesaikan konflik ini dengan cara yang bijak. “Rakyat Penambang lokal inginkan keadilan dan perlakuan yang sama dengan pihak perusahaan. Mereka tidak ingin selalu dianggap sebagai penambang ilegal di daerah, wilayah dan tanah mereka sendiri yang sudah puluhan tahun mereka kelolah,” tutup Kisman Cono dengan tegas. (Rd.SN)
