Syahrun Malapu CS Desak Kejelasan Pada Ketua PGRI Provinsi Gorontalo, Buntut Konferensi V PGRI Bone Bolango yang Mengundang Tanda Tanya Besar!
Sinditonews.com| Bone Bolango,- Polemik terkait hasil Konferensi V PGRI Kabupaten Bone Bolango kian memanas! Syahrun Malapu, seorang pemerhati PGRI yang juga mantan Ketua PGRI Bone Bolango, bersama rekan-rekannya yang peduli dengan masa depan organisasi PGRI, menuding pengurus PGRI Provinsi yang dipimpin oleh Prof. Edward Wolok terlibat dalam Skandal Maladministrasi syarat Calon Ketua PGRI Bone Bolango.
Menurut Syahrun Malapu CS, hasil Konferensi V PGRI Kabupaten Bone Bolango syarat dengan konspirasi administrasi yang sangat serius. “Kami memiliki bukti kuat bahwa proses konferensi tidak sesuai dengan AD-ART PGRI. Ini adalah bentuk pelanggaran yang tidak bisa ditolerir!” tegas Syahrun Malapu CS melalui via telpon whatsapp dengan awak media hari ini. Sabtu, 28/6/2025
Syahrun Malapu CS juga mempertanyakan mengapa pengurus PGRI Provinsi Gorontalo temui Bupati Bone Bolango pasca persoalan ini mencuat dan jadi pertanyaan publik,? Hal ini harus di jelaskan oleh Ketua PGRI Provinsi Gorontalo kepada anggota PGRI Bone Bolango. “Apakah Bupati Bone Bolango yang menjadi penentu keputusan di PGRI? Ataukah ada intervensi Bupati dalam hasil konferensi V PGRI ini?” tanya Syahrun Malapu CS dengan nada yang tegas.
Syahrun dan para pemerhati organisasi PGRI lainnya mencatat bahwa, Legitimasi hasil konferensi V PGRI Bone Bolango ini Perlu di evaluasi kembali, karena hal ini hanya akan menurunkan Kepercayaan anggota PGRI terhadap pengurus-pengurus PGRI provinsi ataupun Kabupaten/Kota, bahkan Potensi konflik internal akan bermunculan.
Olehnya, Syahrun Malapu CS, mendesak Pengurus PGRI Provinsi harus memberikan penjelasan yang pasti mengandung azas keadilan dan transparan terkait tindak lanjut hasil konferensi , dan melakukan Penyelidikan internal untuk mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab atas skandal Maladministrasi pada kegiatan Konferensi V PGRI Bone Bolango Kemarin. “Hasil konferensi harus dibatalkan dan dilakukan ulang dengan prosedur yang sesuai AD-ART PGRI, guna memulihkan Kembali Kepercayaan Anggota PGRI Bone Bolango.” Tegas Syahrun Malapu dan Kawan-kawan.
Belum ada tanggapan resmi dari pengurus PGRI Provinsi terkait tuduhan dan tuntutan Syahrun Malapu CS. Namun, diharapkan Ketua PGRI Provinsi Gorontalo dapat memberikan penjelasan yang memuaskan dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi.
Hingga Kini, Kasus Skandal Mall administrasi ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan besar tentang independensi dan transparansi PGRI dalam proses pengambilan keputusan. Apakah pengurus PGRI Provinsi dapat menjawab tuntutan Syahrun Malapu CS dan memulihkan kepercayaan seluruh anggota PGRI Bone Bolango? Kita tunggu saja. (Rd.YSN)
Sumber : Syahrun Malapu CS.
