SINDITOnews.com| BONE BOLANGO,– Akses jalan menuju Kecamatan Pinogu kembali jadi sorotan. Dalam aksi damai yang digelar Aliansi Pinogu Merdeka, Senin (1/9/2025), massa mendesak pemerintah daerah hingga pusat untuk segera memberi solusi atas buruknya infrastruktur, minimnya layanan pendidikan, dan keterbatasan fasilitas kesehatan.
Di hadapan massa aksi, Anggota DPRD Bone Bolango Zul Iskandar Suleman yang akrab di sapa OWEN, berjanji akan mengawal aspirasi tersebut.
“Memang saat ini jalan ke Pinogu belum baik, karena masih terkendala izin lahan dari Kementerian Kehutanan yang belum turun. Namun, kami di DPRD sudah menyuarakan agar pemerintah daerah bisa mengintervensi pembangunan jalan seadanya,” kata Owen, politisi Partai NasDem itu.
Ia menyebut, sejumlah desa sekitar Pinogu sudah berinisiatif membuat rabat beton, tetapi kondisi tanah yang labil membuat jalan mudah rusak. Karena itu, kata Owen, peran pemerintah provinsi hingga pusat sangat dibutuhkan.
“Dengan keterbatasan anggaran daerah, Bone Bolango butuh dukungan lintas sektor agar akses jalan, pendidikan, dan kesehatan di Pinogu bisa lebih representatif,” ujarnya.
Owen juga mengaku telah menyampaikan persoalan Pinogu kepada Ketua DPW NasDem Rahmat Gobel serta legislator NasDem di DPR RI agar dapat mendorong kementerian terkait dan Banggar ikut mengintervensi pembangunan jalan.
Sementara itu, Jenderal Lapangan Aliansi Pinogu Merdeka, Moh. Supri Lasulika, menyatakan masyarakat sudah lama kecewa dengan kondisi yang ada.
“Kemerdekaan yang kita rayakan belum menyentuh rakyat Pinogu secara adil. Kami juga bayar pajak, tapi hak kami tidak terpenuhi. Kalau anggaran tidak ada, seharusnya pemerintah mencari solusi,” tegas Supri.
Menurutnya, meski pejabat daerah kerap datang ke Pinogu, wajah pembangunan Bone Bolango belum berpihak pada masyarakat di wilayah terisolir tersebut. Bahkan, katanya, dokumen RPJMD tak pernah menyebut pembangunan jalan menuju Pinogu.
Dalam aksi damai itu, warga menyampaikan tuntutan, di antaranya:
1.pembangunan jalan masuk dalam RPJMD,
2.pemerintah provinsi ikut mengalokasikan anggaran,
3.penyusunan panduan teknis pada 2025,
4.memastikan penganggaran pembangunan jalan tercantum dalam APBD 2026.
Perhatian publik kini tertuju pada janji serta komitmen legislatif dan eksekutif, apakah hal ini akan terwujud atau hanya sekedar janji tanpa bukti? (Rd.SN)
