REDAKSI : SINDITOnews.com
BONE BOLANGO – Aktivitas pembangunan fasilitas industri pengolahan emas di Desa Tulabolo Timur kembali menjadi sorotan. Ketua AMAL mempertanyakan keterbukaan proses perizinan sekaligus mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan audit menyeluruh terhadap legalitas pembangunan yang kini telah berlangsung.
Menurut Ketua AMAL, publik berhak mengetahui apakah seluruh perizinan dasar telah dipenuhi sebelum pembangunan dimulai, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta dokumen lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Yang menjadi pertanyaan masyarakat, apakah bangunan didirikan setelah seluruh izin terbit, atau justru izin baru diurus ketika bangunan sudah berdiri? Ini harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan dugaan adanya perlakuan berbeda dalam penegakan hukum,” tegasnya.»
Ia juga meminta instansi yang membidangi lingkungan hidup membuka informasi mengenai dokumen lingkungan yang menjadi dasar kegiatan industri tersebut.
Selain itu, Ketua AMAL mempertanyakan asal-usul material yang nantinya akan diolah oleh perusahaan.
“Kalau ini merupakan industri pengolahan emas, sumber materialnya dari mana? Apakah sudah ada kerja sama resmi dengan pemegang izin usaha pertambangan yang sah? Pertanyaan ini penting dijawab agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” ujarnya.»
Sorotan berikutnya diarahkan pada proses pembebasan lahan. Ketua AMAL menilai lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat melalui sektor pertanian dan perkebunan harus memperoleh perlindungan.
“Masyarakat jangan sampai berada pada posisi yang dirugikan. Pemerintah harus memastikan setiap transaksi lahan berlangsung secara adil, transparan, dan tanpa tekanan, sehingga hak-hak warga tetap terlindungi,” katanya.»
Ketua AMAL menegaskan bahwa desakan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap investasi. Sebaliknya, investasi harus berjalan sesuai aturan, menghormati hak masyarakat, serta memenuhi seluruh ketentuan hukum sejak awal pembangunan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak perusahaan yang membangun fasilitas industri di Tulabolo Timur belum memberikan keterangan resmi atas berbagai pertanyaan yang disampaikan media terkait status perizinan, dokumen lingkungan, sumber material yang akan diolah, maupun proses pembebasan lahan masyarakat. (Red:YK)
