REDAKSI : SINDITOnews.com
Gorontalo, 11 Juni 2026 Sebuah ironi besar tengah terjadi di jantung pemerintahan Provinsi Gorontalo. Di saat anggaran daerah terus tergerus dan masyarakat kecil harus berjuang dengan keterbatasan layanan publik, Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo justru merencanakan pengadaan 45 unit MacBook Air senilai Rp1,125 miliar dari APBD 2026. Kebijakan ini memantik kritik keras dari Abdul Kadir Koro, aktivis dan pegiat media sosial Gorontalo yang vokal menyuarakan kepentingan rakyat.
Kritik Abdul Kadir Koro bukan tanpa dasar. Fakta fiskal daerah berbicara dengan gamblang. APBD Provinsi Gorontalo sejak tahun 2024 terus menyusut dari Rp1,92 triliun menjadi Rp1,68 triliun pada 2025, dan kembali turun menjadi Rp1,53 triliun pada 2026. Bahkan diprediksi pada 2027 anggaran tersebut akan terus terjun bebas di angka Rp1,2 triliun.
Di tengah kondisi fiskal yang semakin sempit itulah, pengadaan MacBook Air tercatat secara resmi dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan kode RUP 66441714, bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026, dengan total pagu sebesar Rp1.125.000.000.
Jika dibagi rata untuk 45 anggota dewan, setiap unit laptop dianggarkan sekitar Rp25 juta nilai yang setara dengan harga MacBook Air generasi terbaru 2026 dengan chip Apple M5, perangkat kelas premium.
Bagi Abdul Kadir Koro, kontradiksi ini tidak bisa didiamkan. Bagaimana mungkin lembaga yang bertugas mengawasi penggunaan anggaran daerah justru menjadi pelaku pemborosan di tengah situasi fiskal yang serba terbatas?
Yang membuat Abdul Kadir Koro semakin geram adalah kenyataan bahwa efisiensi anggaran justru berdampak langsung pada masyarakat kecil, bukan pada belanja fasilitas para wakil rakyat. Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Sosial menyatakan bahwa penetapan wilayah sasaran bantuan pangan tahun 2026 didasarkan pada kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami efisiensi anggaran, sehingga hanya tiga daerah yang diprioritaskan dari wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi.
Gubernur Gorontalo sendiri menyoroti tingginya belanja pegawai yang mencapai 45 persen dari APBD, jauh di atas rekomendasi Kemendagri sebesar 30 persen. Pemprov bahkan tengah mengkaji efisiensi, termasuk opsi penambahan skema Work From Home (WFH) untuk menghemat biaya operasional.
Pemerintah daerah memangkas bantuan sosial karena keterbatasan fiskal. Pemprov mendorong efisiensi ke seluruh jajaran. Namun di waktu yang bersamaan, DPRD Provinsi Gorontalo tetap melanjutkan pengadaan laptop premium kelas dunia dengan anggaran yang sama sekali tidak mencerminkan semangat berhemat yang sedang digaungkan.
Abdul Kadir Koro menegaskan: dalih apapun tidak bisa membenarkan belanja mewah yang tidak memiliki urgensi nyata di tengah kondisi masyarakat yang serba terjepit.
Satu fakta yang Abdul Kadir Koro jadikan sorotan utama di kanal media sosialnya justru datang dari internal dewan sendiri. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Femmy Udoki, secara terbuka menyatakan menolak pengadaan MacBook tersebut. Alasannya lugas: masih memiliki perangkat lama yang berfungsi, pengadaan ini dinilai tidak mendesak, dan dana sebesar Rp1,1 miliar akan jauh lebih berdampak jika dialihkan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih menyentuh akar rumput.
Bagi Abdul Kadir Koro, penolakan dari anggota dewan sendiri adalah bukti paling sahih bahwa pengadaan ini bukan kebutuhan kolektif yang mendesak. Jika anggota dewan saja mengakui bahwa perangkat lama masih berfungsi dan pengadaan ini tidak prioritas, lalu untuk siapa sebenarnya anggaran Rp1,1 miliar itu diperjuangkan?
Abdul Kadir Koro menegaskan bahwa persoalan ini bukan soal merek laptop semata. Ini adalah soal prinsip dan keberpihakan. Di tengah APBD yang terus menyempit, Rp1,125 miliar bukan angka yang bisa dilewatkan begitu saja. Dana sebesar itu memiliki nilai oportunitas yang sangat nyata bagi masyarakat Gorontalo, dan penggunaannya harus bisa dipertanggungjawabkan lebih dari sekadar pernyataan lisan.
Ia mempertanyakan apakah kondisi perangkat lama yang dimiliki dewan sudah pernah dievaluasi secara terbuka dan hasilnya disampaikan kepada publik. Apakah ada kajian kebutuhan yang bisa diakses masyarakat. Dan yang paling mendasar: mengapa harus MacBook Air premium, bukan perangkat lain yang jauh lebih terjangkau namun tetap memadai untuk kebutuhan kerja dewan?
Sebagai pegiat media sosial, Abdul Kadir Koro memahami betul kekuatan ruang digital sebagai arena kontrol publik. Melalui unggahan-unggahannya yang konsisten, berbasis data, dan mudah dipahami masyarakat luas, ia berhasil mendorong isu ini keluar dari ruang rapat tertutup ke hadapan publik Gorontalo yang jauh lebih luas. (Red:Yolkam)
