Sinditonews.com| Bone Bolango,- Mantan pengurus PGRI Bone Bolango wilayah Bone pesisir, Ismail Hadju dan Harun Tahidji, secara tegas menolak hasil Konferensi V PGRI Kabupaten Bone Bolango yang digelar di gedung Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi, Kamis 22 Mei 2025. Mereka menilai bahwa proses pemilihan ketua PGRI Bone Bolango tidak sesuai dengan AD/ART dan ada indikasi konspirasi jabatan. Pernyataan ini di sampikan oleh keduanya pada awak media Sinditonews.com melalui via WhatsApp, Pada minggu, 25/5/2025.
Ismail Hadju dan Harun Tahidji menyatakan, bahwa Andres Akase tidak memenuhi dua kriteria yang tercantum dalam AD/ART, yaitu memiliki pengalaman menjadi anggota PGRI minimal 2 tahun yang dibuktikan dengan KTA dan berprofesi sebagai guru atau dosen. “Andres Akase tidak memenuhi kriteria yang jelas tercantum dalam AD/ART, namun masih bisa menjadi calon ketua PGRI Bone Bolango. Ini adalah sebuah kejanggalan!” kata Ismail Hadju.
Mereka juga menuding bahwa ada konspirasi jabatan dalam proses pemilihan ketua PGRI Bone Bolango. “Kami tidak bisa menerima hasil konferensi ini karena jelas-jelas ada konspirasi jabatan. Kami menuntut agar Ketua PGRI Provinsi Gorontalo membatalkan hasil keputusan ini dan melakukan pemilihan ulang yang lebih transparan dan adil,” kata Harun Tahidji.
Keduanya-pun mendesak Ketua PGRI Provinsi Gorontalo untuk membatalkan hasil keputusan Konferensi V PGRI Kabupaten Bone Bolango yang di nilai syarat akan Konspirasi dan segera melakukan pemilihan ulang ketua yang lebih kompeten dan sesuai dengan AD/ART. “Kami tidak akan diam saja jika keadilan dan transparansi tidak ditegakkan dalam organisasi PGRI, Ketua PGRI Provinsi jangan mandang persoalan ini sepelah,! Pending penerbitan SK dan lakukan pemilihan ulang,” Tegas Ismail Hadju.
PGRI Harus Menjaga Integritas dan Kredibilitas
Ismail Hadju dan Harun Tahidji juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan kredibilitas PGRI sebagai organisasi besar pemerintah. “PGRI harus menjadi contoh bagi organisasi lainnya dalam hal transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan kepengurusan. Kami berharap agar PGRI dapat memperbaiki sistem dan proses pemilihan kepengurusan yang lebih baik,” Tutup Harun Tahidji.
