SINDITOnews.com | JAKARTA – Indonesia saat ini tengah menghadapi krisis besar di dunia pendidikan. Bukan hanya soal kekurangan tenaga pengajar, tetapi juga tentang “hati nurani” terhadap mereka yang sudah mengabdi. Pakar hukum, Prof. Dr. Sutan Nasomal, mengecam keras kebijakan pemerintah yang dinilai belum memanusiakan guru, terutama honorer dan PPPK.
“Bagaimana mungkin kita bicara mencerdaskan bangsa, sementara orang yang mendidiknya dibayar sangat murah? Ini sudah tidak masuk akal,” tegas Prof. Sutan dalam sebuah diskusi di Jakarta (11/02/2026).
Realita di lapangan menunjukkan betapa beratnya beban “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa”. Di Sukabumi, seorang guru honorer bernama Pak Empan Subandi harus berjalan kaki sejauh 12 km setiap hari demi mengajar, namun hanya dibayar Rp200.000 per bulan. Cerita serupa datang dari Sikka, NTT, di mana Ibu Vinsensia Ervina harus menembus hutan dan sungai selama 3 jam hanya untuk upah Rp300.000.
Meski pemerintah telah membuka jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), masalah belum selesai. Di Kabupaten Garut, ribuan PPPK Paruh Waktu dikabarkan hanya menerima gaji maksimal Rp1 juta per bulan. Padahal, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Garut sudah mencapai Rp2,4 juta.
“Negara kita kaya raya. Sangat mampu untuk menggaji guru minimal setara UMR. Jangan beda-bedakan status mereka jika bebannya sama berat,” tambah Prof. Sutan.
Dunia pendidikan kini menaruh harapan besar pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Para pendidik menuntut agar janji-janji kesejahteraan saat kampanye segera dibuktikan. Mereka meminta:
- Penyetaraan gaji minimal setara UMR bagi semua jenis guru.
- Pengangkatan guru honorer menjadi ASN (CPNS/PPPK) tanpa prosedur yang merendahkan martabat mereka.
- Penyederhanaan birokrasi agar tunjangan guru cair tepat waktu dan tepat sasaran.
Tanpa kesejahteraan guru, cita-cita Indonesia Emas hanyalah mimpi di atas kertas. Saatnya pemerintah membuktikan bahwa pendidikan benar-benar menjadi prioritas, bukan sekadar komoditas politik. (Red.SN)
