REDAKSI : SINDITOnews.com
Bandung – Pakar Hukum Internasional dan Ekonom, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menertibkan bangunan yang melanggar aturan tata ruang dan peruntukan lahan.
Menurutnya, penertiban terhadap bangunan yang berdiri di bantaran sungai, saluran air, maupun kawasan yang tidak sesuai peruntukannya merupakan langkah yang tepat demi menjaga ketertiban, kelestarian lingkungan, serta mencegah terjadinya banjir dan berbagai dampak negatif lainnya.
“Penataan ruang yang baik akan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Saluran air dapat berfungsi dengan baik dan risiko banjir dapat diminimalkan,” ujar Prof. Sutan Nasomal di Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
Meski demikian, ia mengingatkan agar proses penertiban tetap mengedepankan pendekatan humanis dan dialog dengan masyarakat yang terdampak. Menurutnya, pemerintah perlu membangun komunikasi yang baik agar tercipta pemahaman bersama mengenai pentingnya menaati aturan tata ruang.
Prof. Sutan menilai bahwa musyawarah antara pemerintah dan masyarakat penting dilakukan sebelum maupun sesudah proses penertiban, sehingga masyarakat dapat memahami tujuan kebijakan tersebut dan turut berpartisipasi menjaga ketertiban lingkungan.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa penataan wilayah harus diiringi dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan mampu membuka peluang kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi agar warga yang terdampak tetap memiliki sumber penghidupan yang layak.
“Kebijakan penataan wilayah harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai lingkungan tertata, tetapi masyarakat kehilangan harapan ekonomi,” katanya.
Prof. Sutan berharap penataan yang dilakukan di Jawa Barat dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang adil dan berimbang.
Narasumber:
- Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.Pakar Hukum Internasional dan Ekonom.
