Redaksi: SINDITOnews.com
TOJO UNA-UNA – Warga Desa Mire, Kabupaten Tojo Una-Una, menolak rencana kepala desa yang meminta masyarakat mengumpulkan KTP dan KK dengan dalih penyaluran bantuan.
Menurut warga, setelah ditelusuri lebih lanjut, dokumen tersebut diduga akan digunakan untuk proses pengalihan tanah adat milik masyarakat dengan skema ganti rugi sebesar Rp2 juta per hektare, dengan batas maksimal 2 hektare per kepala keluarga.
Warga menegaskan tanah yang dimaksud merupakan tanah adat warisan leluhur yang tidak akan dipindahtangankan kepada pihak mana pun.
“Awalnya kami dijanjikan bantuan sehingga diminta mengumpulkan KTP dan KK. Namun belakangan diketahui dokumen tersebut diduga akan digunakan untuk pengurusan pelepasan tanah adat. Kami menolak karena tanah ini adalah warisan leluhur yang harus kami jaga,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Sabtu (6/6/2026).
Selain persoalan tanah adat, warga juga mempertanyakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun Anggaran 2022–2023 yang menurut mereka tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat penerima manfaat.
Masyarakat meminta pemerintah desa memberikan penjelasan terkait penggunaan anggaran tersebut serta memastikan hak warga tersalurkan sebagaimana mestinya.
Kekecewaan warga juga meluas pada pengelolaan Dana Desa yang dinilai kurang transparan. Sejumlah program yang dipersoalkan antara lain pembangunan gedung serbaguna yang belum selesai, pengadaan alat kejut babi, serta pengadaan tandon air yang manfaatnya dinilai belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
Tidak hanya itu, warga juga mempertanyakan ratusan sertifikat tanah yang telah selesai diproses sejak tahun 2020 namun hingga kini belum diserahkan kepada pemiliknya.
Atas berbagai persoalan tersebut, masyarakat Desa Mire mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan serta audit terhadap pengelolaan Dana Desa dan program-program yang menjadi keluhan warga.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Mire belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai tudingan yang disampaikan masyarakat.
Pewarta: Ahmad Tuliabu
