SINDITOnews.com | Gorontalo, – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya memperkuat kemitraan strategis dengan insan pers dalam menghadapi tantangan informasi digital. Hal ini disampaikan dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) di Grand Palace Convention Center, Gorontalo, Senin (20/4).
Acara yang juga dirangkai dengan pelantikan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AKPERSI se-Provinsi Gorontalo ini diwakili oleh Eko Indriantanto, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Kemendagri, bersama Redis Orlando Suweni, Penelaah Teknis Kebijakan.
Dalam sambutannya, perwakilan Kemendagri menyampaikan keprihatinan atas masih maraknya hoaks dan informasi menyesatkan di masyarakat. Ia mengapresiasi upaya AKPERSI dalam meningkatkan kapasitas jurnalis sebagai garda terdepan penyedia informasi akurat.
“Kami melihat masih banyak berita yang mengarah pada hoaks. Oleh karena itu, langkah peningkatan kapasitas yang dilakukan AKPERSI sangat baik,” ujarnya.
Menanggapi isu efisiensi anggaran pemerintah, Ketua Umum AKPERSI menegaskan bahwa pers bukan beban keuangan, melainkan pilar demokrasi yang esensial bagi kolaborasi pembangunan nasional dan daerah.
“Pemerintah akan tetap memposisikan media bukan sebagai beban anggaran, tetapi sebagai pilar demokrasi untuk penegakan kolaborasi negeri ini,” tegasnya.
Ketum AKPERSI juga menekankan prinsip profesionalisme jurnalistik:
- Kritik harus membangun, bukan menjatuhkan;
- Setiap pemberitaan wajib melalui proses konfirmasi;
- Jika ada pihak yang keberatan, hak jawab harus diberikan untuk menjaga keberimbangan.
Rapimnas ini diharapkan menjadi momentum mempererat koordinasi antara pemerintah dan organisasi pers dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat, edukatif, dan kredibel—terutama di tengah arus deras disinformasi era digital. (Red.SN)
