Redaksi: SINDITOnews.com
JAKARTA, 16 Juni 2026 – Pakar Hukum Internasional dan Ekonom Nasional, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH., mengkritisi wacana peningkatan penerimaan pajak yang dikaitkan dengan upaya pembayaran utang negara. Menurutnya, kebijakan fiskal tidak boleh membebani masyarakat yang saat ini masih menghadapi tekanan ekonomi.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof Sutan Nasomal menanggapi berkembangnya diskusi publik terkait dorongan agar pemerintah lebih agresif meningkatkan penerimaan pajak di tengah besarnya beban utang negara.
Menurut Prof Sutan, pajak memang merupakan kewajiban warga negara, namun pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melindungi rakyat dari tekanan ekonomi yang semakin berat.
“Utang negara yang besar jangan dijadikan alasan untuk membebani masyarakat dengan berbagai kebijakan pajak yang berpotensi menekan daya beli rakyat,” tegas Prof Sutan.
Ia menilai kondisi ekonomi saat ini masih menjadi tantangan bagi masyarakat. Harga kebutuhan pokok yang terus meningkat, biaya pendidikan dan kesehatan yang semakin tinggi, serta melemahnya daya beli dinilai harus menjadi perhatian utama pemerintah.
Prof Sutan mengingatkan bahwa kebijakan perpajakan yang terlalu agresif berisiko memperberat beban pelaku usaha kecil dan menengah yang saat ini sedang berjuang mempertahankan usahanya.
Menurutnya, pemerintah perlu mencari solusi yang lebih berkeadilan dalam mengelola utang negara, termasuk memperkuat pengawasan terhadap kebocoran anggaran, meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta mengoptimalkan penerimaan dari sektor-sektor strategis yang selama ini dinilai belum tergarap maksimal.
Ia juga menekankan pentingnya kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat, khususnya kelompok menengah ke bawah yang paling merasakan dampak perlambatan ekonomi.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah kesulitan justru menjadi pihak yang paling besar menanggung beban akibat persoalan fiskal negara. Negara harus hadir melindungi rakyat dan menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya.
Prof Sutan berharap pemerintah dan DPR dapat merumuskan kebijakan fiskal yang seimbang, menjaga stabilitas keuangan negara tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.
Di akhir pernyataannya, ia mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap keputusan ekonomi yang diambil, sehingga upaya pembangunan nasional dapat berjalan tanpa menambah beban kehidupan masyarakat.
Narasumber: Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH. Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), dan Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.
