Redaksi: SINDITOnews.com
JAKARTA – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin memimpin rapat tertutup Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Rapat membahas evaluasi, sinkronisasi, dan strategi pelaksanaan tugas Satgas PKH dalam menertibkan kawasan hutan, perkebunan sawit, dan aktivitas pertambangan ilegal sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.
Sejumlah pejabat hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kasum TNI Letjen Richard Taruli Horja Tampubolon, Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Kuntadi, serta pejabat terkait lainnya. Namun, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo maupun petinggi Polri tidak terlihat menghadiri rapat.
Usai rapat, Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak didampingi Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan secara berkala oleh Badan Pengarah dan Badan Pelaksana untuk memastikan target Satgas PKH tercapai.
Ia menegaskan, Satgas PKH yang berada di bawah kendali langsung Presiden melibatkan 12 kementerian dan lembaga. Fokus utamanya adalah penguasaan kembali kawasan hutan, penagihan denda administratif, serta pemulihan aset negara secara akuntabel dan berkelanjutan guna memperkuat tata kelola kawasan hutan dan menyelamatkan aset negara bernilai triliunan rupiah. (Red)
